Dukungan masyarakat Belanda pada RI

Pada tahun 1949, ketika para pemimpin Republik Indonesia ditawan di Bangka, tidak sedikit dari masyarakat Belanda yang berdemo kepada pemerintahnya dan menuntut dibebaskannya para tawanan politik tersebut. Tampak pada gambar para anggota Kongres Rakyat Anti Imperialisme sedang bedemo dikota Den Haag. Banyak dari mereka adalah masyarakat Belanda Totok.

Negara Pasundan Versi Kartalegawa

Oleh H. ROSIHAN ANWAR Wartawan Senior

SETELAH meliput Konperensi Malino sebagai wartawan Merdeka pertengahan Juli 1946, saat Letnan Gubernur Jenderal Van Mook memulai langkah ke arah pembentukan Negara Indonesia Timur sebagai pengimbang Republik Indonesia, bulan November saya terkejut karena di Bogor didirikan Partai Rakyat
Pasoendan (PRP) yang menentang RI. Penggerak di belakang partai itu ialah eks Bupati Garut Raden Soeria Kartalegawa. Dia tidak suka dengan perjuangan kemerdekaan. Dia ingin kembali ke zaman feodal, tatkala kaum menak punya kedudukan istimewa dan seorang regent (bupati) dilayani oleh rakyat selaku abdi setia. Pada hematnya Urang Sunda juga kepingin balik ke zaman baheula yang bagus. Mereka tidak mau diperintah oleh seorang Gubernur Republik. Urang Sunda masih tergantung pada dalam-dalamnya. Maka tanggal 18 November 1946 dibentuklah PRP. Sedikit sekali orang yang menghadiri rapat pendiriannya. Yang datang pun tidak tahu apa tujuan rapat. Kendati begitu kejadian itu mendapat publisitas dalam mingguan yang diterbitkan oleh Dinas Penerangan Belanda (RVD) Pandji Rakjat yang dipimpin oleh pegawai Nica-Belanda Almasawa, keturunan Arab Palembang.

NEVIS Intel Belanda

Saya tidak tahu banyak tentang perkembangan politik di kalangan Urang Sunda waktu itu, sehingga sedikit informasi yang saya peroleh berasal dari penerbitan Nica seperti Pandji Rakjat. Baru kemudian saya baca dalam buku "Nationalism and Revolution in Indonesia" karangan George McTurnan Kahin (1952 - 238) bahwa Kartalegawa mendapat ide untuk membentuk PRP dari eks perwira KNIL Kolonel Santoso, penasehat politik Van Mook. Pelaksanaannya dibantu oleh intel militer Belanda NEVIS. Karena di zaman kolonial Soeria Kartalegawa telah mempunyai riwayat buruk, Van der Plas menamakan fraudeur alias koruptor, maka bukanlah dia yang menjadi ketua PRP. Fungsi ini diberikan kepada Raden Sadikin, pegawai pusat distribusi pangan milik Belanda di Bandung Utara. Sedangkan sebagai sekretaris dan bendahara ditunjuk dua orang yang sebelum perang menjadi sopir dan di zaman Jepang mandur kebun sayuran. Untuk anggota-anggotanya diusahakan "paksaan halus" dan semata-mata di daerah yang dikuasai oleh tentara Belanda. Soeria Kartalegawa dan PRP berusaha mewujudkan sebuah negara Sunda merdeka yang kelak akan jadi bagian dari Negara Indonesia Serikat dan sama sekali terlepas dari Republik Indonesia. Usaha ini mendapat dukungan Residen Belanda di Bandung M. Klaassen yang menulis sebuah laporan tanggal 27 Desember 1946.

Politik adu domba

Residen Preanger itu menulis dalam laporannya bahwa sejak berabad-abad lamanya ada persaingan antara orang-orang Jawa dan Sunda. Ini akibat perbedaan dalam adat, kebiasaan dan mentalitas. Oleh karena Republik dipimpin oleh orang-orang Jawa dan Minangkabau, maka menurut Klaassen PRP itu bisa dipandang sebagai suatu "gerakan rakyat spontan." Residen merasa berbahagia di Priangan timbul suatu gerakan anti-Republik. Banyak pejabat Belanda di Jawa Barat setuju dengan Klaassen. Asisten-Residen M. Hins di Bogor mengatakan gerakan PRP harus didukung betapa pun di antara pimpinannya terdapat orang yang tidak seluruhnya bisa dipercaya, Cuma mengutamakan kepentingan diri sendiri dan bukan karena mencintai tanah Pasundan. Pendapat ini juga disetujui oleh Gubernur Abbenhuis. Akan tetapi Letnan Gubernur Jenderal Van Mook tidak setuju dengan PRP,
partai yang tidak berarti dan dipimpin oleh "tokoh korup oud-regent van Garoet".

Kup di Bogor

Kartalegawa menjadi nekad setelah melihat sikap Van Mook. Dengan bantuan pegawai-pegawai BB Beladna setempat dia mengangkat dirinya sebagai ketua PRP. Pada sebuah pertemuan taggal 4 Mei 1947 di Bandung yang dihadiri oleh 5000 orang dia memproklamasikan Negara Pasundan. Kendati dilarang oleh Van Mook pejabat Belanda setempat toh menyediakan truk-truk untuk mengangkut para pengikut Kartalegawa ke Bogor. Di sini mereka disambut baik oleh Kol. Thompson, komandan tentara Belanda dan Residen Statius Muller. Kemudian diulang lagi upacara proklamasi Negara Pasundan. Karena tindakan tadi pers Republikein menyatakan Soeria Kartalegawa sebagai musuh negara nomor satu dan memberikan kepadanya penamaan: "Soeria-Nica-Legawa". Ketika akhir bulan Mei Presiden Soekarno datang dari Yogya meninjau Jawa Barat ternyata sebagian besar rakyat Sunda menolak Kartalegawa. Bung Karno berpidato di berbagai tempat dalam bahasa Sunda. Rakyat menyambutnya dengan penuh semangat. Dalam rombongan Presiden ikut anggota parlemen Belanda mewakili Partai Buruh Lambertus Nico Palar yang datang meninjau Indonesia. Palar yang kelak jadi wakil Republik di PBB tahun 1948-50 mengatakan Soekarno masih didukung oleh banyak rakyat dan Soeria Kartalegawa dianggap pengkhianat. Tapi ini tidak mencegah Kartalegawa melancarkan gerakan kup di Bogor tanggal 23 Mei dengan menduduki kantor-kantor Republik serta stasiun, kemudian meminta perlindungan Kol. Thompson dan Residen Statius Muller yang diberikan dengan segala senang hati. Di pihak Republik semakin kental perasaan bahwa di balik tindakan gerakan Pasundan bersembunyi tangan Belanda yang jahat dan Soeria Kartalegawa hanyalah alat politik kolonial Belanda

Hasil K.M.B diterima pleno KNIP

Akhirnya bertempat di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta, pada tanggal 7-12 Desember 1949 dapat dilangsungkan Pleno Sidang Komite Nasional Pusat (KNIP) Republil Indonesia. Agenda sidang adalah untuk membicarakan hasil-hasil K.M.B. Presiden R.I Soekarno membuka sidang parlemen R.I ini dan Perdana Menteri Hatta, memberikan penjelasannya. Amanat Presiden Soekarno antara lain : "Berfikirlah dinamis. Pandanglah hasil K.M.B itu sebagai alat perdjuangan. Kami minta KNIP ini dengan fikiran sedalam-dalamnja dan rasa tanggung djawab jang sepenuhnja terhadap tanah air mengambil keputusan, sesudah mempertimbangkan masak-masak, apakah dengan hasil K.M.B itu dapat ditjapai tjita-tjita kita. Apakah dengan hasil K.M.B itu semakin dekat atau semakin djauh bangsa Indonesia dari tjita-tjita nasionalnja. Nasib tanah air kita tergantung dalam tangan tuan-tuan" Presiden kemudian meninggalkan Siti Hinggil. Beliau sempat meninggalkan kata-kata : "Kalau hasil-hasil K.M.B tidak diterima, sungguh saja tidak tahu apa jang akan terdjadi........."Setelah perdebatan sengit selama 7 hari maka akhirnya pada tanggal 15 Desember 1949, putusan sidang, menerima hasil K.M.B dengan suara 236 pro dan 62 kontra.

Diambil dari Lukisan Revolusi, diterbitkan oleh KEMPEN tahun 1950.

Kabinet RIS mulai aktif awal Januari 1950

Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk pada tanggal 20 Desember 1949. Setelah Ibu Kota RIS resmi di Jakarta dan Presiden Soekarno kembali ke Jakarta pada tanggal 28 Desember 1949, pada awal Januari 1950 dimulailah sidang kabinet RIS yang pertama. Tempatnya di bekas gedung Volks Raad (sekarang gedung Pancasila) . Gambar atas Perdana Menteri Hatta sedang memimpin sidang dan bawah para anggota kabinat bersama Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta berfoto bersama. Tampak pada baris depan dari kiri kekanan : Soepomo (Men.Kehakiman), Presiden Soekarno, Wapres/Perdana Menteri Hatta, Anak Agung Gde Agung (Men.Dagri), Barisan kedua : Kosasih (Men.Sos), Soeparmo (Men.Negara), A.Mononutu (Men.Pen), Wilopo (Men.Perburuhan), Barisan ketiga : Wahid Hasjim (Men.Agama), Sjafroedin Prawiranegara (Men.Keu), Laoh (Men.Perhub & PU), Abu Hanifah (Men.Pengajaran), Agak kebelakang : Leimena (Men.Kes) dan Sultan Hamid ke II (Men.Negara). Kabinet RIS ini berakhir masa tugasnya pada tanggal 6 September 1950. Dalam foto tidak tampak adalah Mohamad Roem yang telah berangkat ke Belanda terkait pada jabatannya sebagai Komisaris Agung. Dan pada bulan April 1950, Sultan Hamid ditangkap karena tuduhan keterlibatannya dalam peristiwa APRA.

Sejarah panjang Republik ini

Perundingan Indonesia-Belanda pasca perang dunia ke II untuk dekolonisasi, merupakan hal yang baru bagi kedua bangsa, mengingat pada waktu-waktu sebelumnya yang baru dikenal ada adalah bangsa Belanda dan kaum Pribumi (Inlander) penduduk Hindia Belanda. Jadi mana mungkin sesama penduduk dibawak kekuasaan Kerajaan Belanda melakukan perundingan dengan status sama tinggi dan sama rendah ? Tapi Kemerdekaan R I ahirnya terjadi juga. Bagaimana hal itu mungkin ? Bisa saja, kenapa tidak ! Bukankah hak menentukan nasib sendiri sebagaimana tertera dalam naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 sah-sah saja ? (Baca : "Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia") . Dan bukankah hal ini sejalan dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang dideklarasikan dalam sidang umum PBB tanggal 10 Desember 1948 bertempat di Palais de Chaillot Paris ? Dimana pada artikel pertamanya jelas dikatakan "All human beings are born free and equal in dignity and rights.". Lebih hebat lagi dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang dideklarasikan tahun 1966 dan menjadi amat berpengaruh sejak 23 Maret 1976, dimana pasal pertamanya mengatakan : "All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development". Jadi konperensi Meja Bundar yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949, dilihat dari perspektif sekarang sungguh sangat legal dan didukung dunia ! Tapi proses Demokrasi ini tidak pernah didukung oleh Negara dan Rakyat Indonesia sendiri secara baik dan benar. Contohnya, Indonesia Merdeka ditujukan untuk melindungi setiap individu Warga negara Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Ternyata Pemerintah yang sah, dalam hal ini Pemerintahan Negara Republik Indonesia, dari tahun 1945 sampai sekarang belum mampu melaksanakan hal itu dengan baik. Juga, rakyat Indonesia yang mestinya melaksanakan fungsi dan perannya serta bertanggung jawab sebagai warga negara juga belum pas. Masih untuk kepentingan dewe-dewe. Apalagi para wakil rakyatnya. Pegimana nih ? Masalah lain yang belum tuntas adalah, soal penyelesaian Negara Kesatuan. Kalau dilihat, tahun 1945, Self Determination itu tidak lengkap kalau ditentukan sendiri. Selain harus ada pengakuan negara lain, maka saat itu kemerdekaan hanya mungkin melalui penyelesaian bersama dengan negara penjajah. Makanya amat cocok kalau berkali-kali ada perundingan Indonesia-belanda (Hoge Veluwe,Linggajati, Renville, Roem Roijen, meja bundar) . Apalagi dilengkapi ikut sertanya pihak ketiga (Inggris, KTN, UNCI). Namun semua usaha perjuangan diplomasi ini hanya menghasilkan Kemerdekaan Negara Indonesia Serikat. lalu terjadilah sebuah pernyataan sendiri pada tahun 1950 yaitu Kembali Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lucunya kaum Federalis diam saja, bahkan ikut-ikutan mendukung NKRI. Terus terang saja Belanda amat kaget pada perubahan ini. Baru belakangan hal ini menimbulkan kekisruhan. Kekuasaan sentral Jakarta tidak dapat mengendalikan perkembangan daerah yang tambah hari, tambah komplek. terjadilah pemberontakan separatis, perlawanan pada pusat, terorisme, tuduhan dominasi jakarta, Pimpinan daerah yang mbalelo dan sebagainya. Kemudian muncullah kebijaksanaan itu yang namanya "Otonomi Daerah". Apakah semua itu cukup ? Ternyata belum. Ditambah semua keadaan yang menyedihkan, mulai dari bencana alam, kebangkrutan ekonomi, birokrasi yang retak, korupsi, kecelakaan sistim pengangkutan didarat, laut dan udara. Sungguh amat miris nasib bangsaku ini !
Tulisan ini bisa dibaca sebagai Original Message From: Husein Rusdhy To: mediacare@yaho... Sent: Thursday, February 01, 2007 9:48 PM Subject: Re: [mediacare] Re: Danny Lim for Wapres RI 2009

Hari ini 60 tahun yang lalu K.M.B berakhir

Tanggal 2 November 1949, sidang formil Konperensi Meja Bundar ditutup secara resmi di Den Haag Negeri Belanda. Tanggal 7 November 1949, Mr Mohamad Roem kembali ke Indonesia karena akan bertugas selaku panitia pemilihan Presiden R.I.S yang akan di jabat oleh Bung Karno. Bung Hatta baru kembali tanggal 14 November 1949 ke tanah air. Namun akan mampir lebih dahulu di Cairo Mesir, Karachi Pakistan dan Singapura. Di Ibu Kota RI Yogyakarta, pada tanggal 18 November 1949, pemerintah Republik Indonesia menerima baik hasil-hasil KMB. Dan pada tanggal 25 November 1949, oleh Perdana Menteri Hatta soal KMB dijelaskan dimuka sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat Republik Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari pertanggung jawaban pemerintah RIyang akan dilakukan terhadap sidang pleno KNIP pada permulaan bulan Desember 1949. Dalam pidatonya tersebut berkatalah Perdana Menteri Hatta :

“DipukuI rata, hasil yang ditjapai pada K.M.B. itu boleh dikatakan memuaskan, sungguhpun tidak segala orang sudah merasa puas. Orang jang tidak merasai sulitnja perundingan, mudah mengabaikan pendirian dan kemauan lawan. la hanja melihat tuntutan sendiri sendiri, sebab itu ia tidak akan dengan puas dengan hasil jang ditjapai itu. Tetapi dengan penindjauan seluruhnja, historis dan internasional, apa jang kita tjapai pada K.M.B itu, adalah jang sebaik-baiknya jang mungkin ditjapai pada waktu ini”.
“Kami tahu, bahwa ada diantara kita jang akan berkata bahwa hasil K.M.B itu belumlah kemerdekaan 100%. Berbubung dengan itu kami hanja ingin bertanja: apakah jang dikatakan. kemer­dekaan 100% ? Indonesia Merdeka bukanlah tudjuan achir bagi kita. Indonesia Merdeka adalah sjarat untuk mentjapai kebahagiaan dan kemakmuran rakjat. Indonesia Merdeka tidak ada gunanja bagi kita, apabila kita tidak sanggup mempergunakannja untuk mentjapai tjita-tjita rakjat kita: hidup bahagia dan makmur dalam pengertian djasmani maupun rohani. Maka dengan tertjapainja penjerahan kedaulatan, perdjuangan belum lagi selesai. Malahan kita baru pada permulaan perdjuangan jang lebih berat dan lebih mulia, jaitu perdjuangan untuk mentjapai kemerdekaan manusia daripada segala tindasan. Kemadjuan jang diperoleh dalam perdjuangan itu tidak sadja bergantung kepada.kemadjuan jang kita peroleh didalam negeri, tetapi djuga dan istimewa terpengaruh oleh keadaan dunia dan masjarakat interna­sional. Perdjuangan ini menghendaki idealisme jang tetap, pandangan realiteit jang benar dan rasa sabar jang tak kunjung lenjap….”
“Soal Irian mendjadi suatu soal perundingan antara dua Negara jang sama-sama berdaulat jaitu R.I.S dan Keradjaan Belanda. Dengan putusan sematjam ini Indonesia tidak melepaskan tuntutannja pada Irian…”
“Orang jang mempunjai kepertjajaan bahwa waktu ada pada fihak kita, berani menerima pendjelasan soal Irian dimasa datang”.

(Diambil dari Lukisan Revolusi 1945-1949. Diterbitkan oleh Kem.Pen Desember 1949)

Ruma Maida

Penulis tanggal 28 Oktober 2009 diundang pada gala premier film "Ruma Maida". Komentarnya "Bagus". Mungkin filmis bagi Penulis cerita, Sutradara, maupun karyawan film ini lainnya, masih banyak yang harus ditingkatkan dan dikembangkan khususnya pada produksi yang lain. Tentu saja agar hasil karya mereka khususnya pada waktu yang akan datang maupun produksi film Nasional pada umumnya akan senantiasa lebih baik dan lebih bagus. Mungkin yang perlu disoroti meskipun film ini hanya "Fiksi" semata, tapi misinya amat terkait pada sejarah kontemporer Indonesia. Film bercerita tentang seorang gadis Batak cantik bernama Maida (diperankan Atiqah Hasiholan sebagai Maida) yang bertentangan dan berkonflik dengan Dasaad Muchlisin (diperankan oleh Frans Tumbuan). Film dikemas secara bolak balik tentang masa lalu dan sekarang. Masa lalu sarat dengan kisah berdasarkan sejarah seperti perjuangan merintis Kemerdekaan, bangsa Belanda berkuasa di Indonesia, kedatangan Jepang, Revolusi Kemerdekaan sampai Revormasi. Ada beberapa kesan yang muncul. Pertama kedudukan bangsa Belanda dan bangsa Jepang dalam alam Revolusi Kemerdekaan periode 1945-1949. punya kedudukan tersendiri yang sedikit berbeda pada pencitraan film Indonesia yang pernah berlaku. Meskipun hanya terwakili oleh Ishak Pahing dan kakaknya Hans Schmutzer , Penulis-Sutradara ingin menempatkan bahwa ada bangsa Belanda yang baik dan berguna bagi perjuangan Bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Pembenaran tersebut amat kuat tanpa ada penjelasan mengapa ? Sedangkan Kolonel Maruyama mewakili Jepang dicitrakan sebagai sosok tokoh Jepang yang licik dan kejam meskipun ada baiknya juga karena menyelamatkan anak Ishak Pahing dan Nani Kudus yang tidak lain adalah Dasaad Muchlisin sendiri. Fokus cerita soal perebutan rumah tua yang akhirnya bisa selesai karena bagi Dasaad Muchlisin belakangan menjadi jelas bahwa dirinya amat melekat pada sejarah rumah tersebut yang merupakan rumah ayah ibunya dimana dia dilahirkan. Bagi yang belum biasa model cerita bolak balik ini memang agak bingung. Tapi mungkin disitulah tantangannya kecerdasan anda diuji untuk memahami cerita film tersebut. Silahkan menonton.

Erasmus

Tanggal 27 Oktober 1466 adalah hari lahir dari Desiderius Erasmus

, tokoh Filsuf Eropah. Berarti hari ini adalah ulang tahunnya yang ke 543 .

Gunawan Muhamad diminta memberikan kuliah tentang Humanisme terkait pada tokoh ini. Dibawah adalah tulisannya yang bisa dijumpai pada http://www.tempoint eraktif.com/ hg/caping/ /2009/10/ 26/mbm.20091026. CTP131796. id.html

------------------------------------------------------------------------

Senin, 26 Oktober 2009Ini akhir pekan Erasmus.

Saya diminta bicara tentang humanisme dalam pandangan Indonesia untuk ulang tahun tokoh humanisme Eropa yang lahir 27 Oktober 1466 itu di Erasmus Huis, Jakarta. Saya tak tahu banyak tentang humanisme abad ke-15 Eropa, dan yang pertama kali saya ingat tentang Erasmus adalah apa yang dikatakan Luther tentang dia. Bagi Luther, pemula Protestantisme yang pada akhirnya mengambil posisi yang tegas keras menghadapi Gereja itu, Erasmus ibarat ”belut”. Licin, sukar ditangkap.Erasmus memang tak selamanya mudah masuk kategori, tak mudah menunjukkan di mana ia berpihak, ketika zaman penuh hempasan pertentangan keyakinan theologis. Pada mulanya ia membela Luther, ketika pembangkang ini diserang dan diancam, tapi kemudian ia menentangnya, ketika Luther dianggapnya semakin mengganas dalam menyerang Roma. Dalam sepucuk suratnya kepada Paus Adrianus VI, Erasmus sendiri mengatakan, ”Satu kelompok mengatakan hamba bersetuju dengan Luther karena hamba tak menentangnya; kelompok lain menyalahkan hamba karena hamba menentangnya….”Bagi Erasmus, sikapnya menunjukkan apa yang disebut di zamannya sebagai civilitas. Dalam kata-kata sejarawan Belanda terkemuka, Huizinga, itulah ”kelembutan, kebaikan hati, dan moderasi”.Perangai tokoh humanisme abad ke-15 ini agaknya seperti sosok tubuhnya. Kita hanya bisa melihat wajahnya melalui kanvas Holbein di Museum Louvre: kurus, pucat, wajah filosof yang meditatif dan sedikit melankolis. Tetapi ia—yang merupakan pengarang terlaris di masanya ini (seorang penjual buku di Oxford pada 1520 mengatakan, sepertiga bukunya yang terjual adalah karya-karya Erasmus)—juga seorang yang suka dipuji. Dan di balik sikapnya yang santun, ada kapasitas untuk menulis satire yang sangat berat sebelah yang menyerang Paus Julius II. Dalam satire ini, Santo Petrus bertanya kepada Julius di gerbang akhirat: ”Apa ada cara mencopot seorang Paus yang jahat?” Jawab Julius: ”Absurd!”Pada akhirnya memang tak begitu jelas bagaimana ia harus diperlakukan. Ia meninggal di Basel, Swiss, pada 1536, tanpa disertai seorang pastor, tanpa sakramen Gereja. Tapi ia dapat kubur di katedral kota itu.Agaknya itu menggambarkan posisinya: seorang yang meragukan banyak hal dalam agama Kristen, tapi setia kepada Gereja. ”Aku menanggungkan Gereja,” katanya, ”sampai pada suatu hari aku akan menyaksikan Gereja yang jadi lebih baik.”Mungkin itulah sebabnya yang selalu dikagumi orang tentang pemikir ini adalah seruannya untuk menghadapi perbedaan pikiran dengan sikap toleran dan mengutamakan perdamaian. ”Tak ada damai, biarpun yang tak adil sekalipun, yang tak lebih baik ketimbang kebanyakan perang.”Dari sini agaknya orang berbicara tentang ”humanisme Kristen” bila berbicara tentang Erasmus—atau, dalam perumusan lain, ”rasionalisme religius”. Dalam jenis ”rasionalisme” ini, skeptisisme dan rasa ingin tahu, curiositas, diolah dengan baik, tapi pada akhirnya tetap dibatasi oleh apa yang ditentukan agama. Tak mengherankan bila Ralf Dahrendorf menyebut posisi Erasmus sebagai ”leise Passion der Vernunft”, gairah yang lembut untuk akal budi.Dalam hal itu, Erasmus memang tak bisa diharapkan akan mengatasi pikiran yang umum di zamannya—yang tak amat leluasa dan luas. Di abad ke-21 sekarang, rasa ingin tahu yang dikendalikan oleh iman bukanlah sikap ilmiah maupun filsafat. Itu hanya sikap yang membuat pemikiran buntu.Dalam kasus lain, Erasmus juga bisa tidak konsisten. Pernah untuk menghadapi kritik pedas Ulrich von Hutten—seorang tokoh Reformasi Jerman yang teguh tapi sengsara—Erasmus ikut bersama para tokoh Gereja di Basel untuk mengusir orang itu dari kota. Dalam kasus lain, Erasmus memang penganjur jalan damai menghadapi Turki, tapi ia tetap memandang ”Turki” sebagai yang tak setara dengan Eropa yang Kristen.Pendek kata, pada diri Erasmus ada nilai-nilai yang mengagumkan dari humanisme, tapi juga ada unsur yang menyebabkan humanisme itu dikecam. Humanisme ini sejak mula—dengan kegairahannya mempelajari khazanah yang tak hanya terbatas pada kitab agama, tapi juga karya-karya Yunani kuno yang ”kafir”—yakin bahwa kita, sebagai manusia, dapat menangkap dunia obyektif dengan menggunakan akal budi. Di dalamnya tersirat asumsi bahwa (tiap) manusia adalah identitas yang tetap, atau ”diri” dan ”subyek” yang utuh dan tak berubah. Subyek ini menentukan makna dan kebenaran. Pikiran manusia menangkap dunia sebagaimana adanya dan bahwa bahasa merupakan representasi dari realitas yang obyektif.Dalam perkembangannya kemudian, pandangan seperti ini terbentur kepada apa yang jadi tajam sejak abad ke-19 Eropa. Dan itu ketika manusia, sebagai subyek yang ulung, jadi penakluk ”yang-lain” di sekitarnya. Ternyata sang subyek tak seluruhnya bisa dikatakan utuh, tetap, dan rasional. Tak berarti manusia sia-sia.Erasmus sendiri menulis sebuah karya satire yang termasyhur, Encomium Moriae, yang dalam bahasa Inggris terkenal sebagai The Praise of Folly. Di dalamnya, folly atau laku yang gebleg, yang tak masuk akal, dipujikan. ”Tak ada masyarakat, tak ada kehidupan bersama, yang dapat jadi nyaman dan awet tanpa sikap gebleg.” Dengan sikap gebleg itulah manusia mencintai, bertindak berani, termasuk berani menikah, apalagi cuma sekali, dan dengan sikap yang tak masuk akal pula ia percaya kepada apa yang diajarkan agama.Mungkin manusia selalu harus mengakui ada yang lain yang menyertai satu sisi dari dirinya dan satu bagian dari dunianya. Yang lain dan yang tak cocok bahkan tak senonoh itu tak dapat dibungkam—atau manusia hilang dalam kepongahan dan ketidakadilan.

Goenawan Mohamadhttp://www.tempoint eraktif.com/ hg/caping/ /2009/10/ 26/mbm.20091026. CTP131796. id.html

Tanggal 5 Oktober 2009, bertempat di gedung Gemente Apeldorn Belanda, atas kerja sama Yayasan Erfgoed dan SVL diadakan Seminar, pameran footo, peluncuran buku dan pemutaran film tentang peristiwa Perundingan Linggajati serta peringatan 100 th Sutan Sjahrir. Dalam kesempatan tersebut antara lain berpidato salah seorang pendiri SVL (Yayasan Persahabatan teman-teman Linggajati) Ibu Joty Terkulve. Beliau adalah kakak dari Dr Willem Os SpOG yang juga pendiri SVL. Bersama ini adalah pidatonya.
-----------------------------------------------------------------------

APELDOORN OCTOBER 5, 2009

Ladies and Gentlemen,

No country can escape its history; nor can it forget its past. But we can draw lessons from both.

The Linggajati agreement, which was signed in 1946 by Indonesia and the Netherlands, recognized Indonesia as an independent country. The agreement will pass into history as an example of Enlightened Governance and Mediation.

The agreement was reached by statesmen of both countries who were prepared to have a genuine meeting of minds, and who would negotiate with respect for each other. Some of the participants paid dearly in both their private and public lives.

The problems of international conferences today are not so much caused by reams of policy papers written to solve the problems; rather, most problems are in the attitudes of in the participants. As someone once remarked, there are more problems sitting around the table than are on the table. In that sense, Linggajati today is highly relevant.

Linggajati is a “bridge to the future.” This is possible only if the pillars supporting the bridge are solid, which they will be if we do not deny our colonial heritage.

After sixty years, both our countries demonstrate that the bridge will be strong. This became clear at the Seminar in Den Haag initiated by His Excellency Mr Habibi, Ambassdor of Indonesia in the Netherlands, attended and organized by, The Indonesian Ministry of Foreign Affairs ANRI, the Foundation Koninklijk Nederlands Archief, Vrienden van Linggajati and the Stichting Indisch Erfgoed Apeldoorn.

At the seminar, Mrs. Upik Syahrir, the daughter of the great statesman Sutan Syahrir, told the participants about the suffering her father and his family suffered at the hands of their Indonesian compatriots. She described how her father had been imprisoned for years—without due process—in Madioen. In my view, the fact that Indonesia sent Upik Syahrir to the conference in The Hague illustrates that Indonesia is a true democracy.

Mrs. Syahrir was considerate in not mentioning that in 1933, her father, who had returned from the Netherlands where he had been studying, was banned to the jungles of Papua New Guinea, again without due process.

She emphasized how her father could forgive those who had harmed him and that he always managed to keep faith in his country, Indonesia. He was a great man who remained faithful to his moral and social principles, just as did another great freedom fighter, Nelson Mandela.

But Sultan Syahrir was also a father who loved his wife and children. Upik told me that when she, her mother and brother made a long trip to visit her father in Madioen, they were accompanied by an aunt. As they returned to the prison exit her aunt realized that she had forgotten something. So she returned to the cell where she found Syahrir in tears, holding a picture of his children in his hands.

When Mrs. Syahrir mentioned this experience during her talk at the seminar in den Haag, there wasn’t a dry eye in the audience. She received a standing ovation. The Dutch, the Indonesians, the Indo’s all of us recognized ourselves in Mrs. Syahrir. She showed us another lesson—that healing from past wounds is possible when people and countries face their history and past mistakes, and, together, decide to build a new future.

Ladies and gentlemen, since 1945 many things have changed. White is no longer the only beautiful skin colour. Brown, Black, we all count; we all want to be recognized for who we are, and be treated with respect. Now we must put our combined efforts in finding ways to make a multicultural society work for everyone. The reality that inside our hearts we are all alike is increasingly accepted. We have entered a new century. Mankind is confronted with overwhelming challenges. We need each other in order to successfully meet these challenges.

The younger generation needs to know more about the colonial times, the mixed culture of the Dutch–Indonesian mix; the treaty of Linggajati and what that meant for both our peoples; the exodus of the former citizens of the Dutch East Indies; the life of the Indonesian Founding Fathers, and the great Dutch statesmen, Schermerhorn, van Mook Sanders who were present.

Through Soekarno, Hatta, Sutan Syahrir and the Treaty of Linggajati, our youth in Holland will be better able to understand our common heritage, as well as our potential future. They will be able to better understand the modern multicultural Indonesia. Indonesia is an immense country, 17.000 islands, 300 languages and cultures, a proud democracy with a vibrant economy, It has a prominent position in Asean.

It is note worthy to mention their success in dealing with some large natural disasters .

Ladies and gentlemen Linggajati : the bridge to the future.

Joty ter Kulve–van Os

Dr. W.A.A. van Os

Foundation ‘’ Vrienden van Linggajati”

October 2009

Obyek Wisata Mercusuar

Tim Ekspedisi Sriwijaya Menemukan Bangkai Kapal di Perairan Pulau Nangka Kompas cetak, Jumat, 9 Oktober 2009. Mercusuar di perairan Bangka Belitung, seperti di Pulau Pelepas, Selat Bangka, merupakan tujuan wisata yang potensial. Tim ekspedisi Sriwijaya mengunjungi mercusuar di Pulau Pelepas yang disebut warga setempat sebagai Pulau Lampu, Kamis (8/10). Mercusuar tersebut dibangun pada zaman kolonial Belanda, tetapi belum diketahui tahun pembuatannya. Di atas pintu masuk ke mercusuar terdapat plakat besi yang menjelaskan mercusuar tersebut dipugar pada tahun 1893. Mercusuar itu memiliki tinggi sekitar 50 meter. Tim ekspedisi Sriwijaya mendatangi mercusuar dengan menumpang kapal nelayan dari Dermaga Tanjung Tedung, Kabupaten Bangka Tengah. Perjalanan dengan menggunakan kapal nelayan memakan waktu sekitar 30 menit. Pulau Pelepas hanya ditunggui empat petugas penjaga mercusuar karena pulau kecil tersebut tidak berpenghuni. Dari puncak mercusuar, pengunjung bisa melihat ke arah Selat Bangka dan memandang Pulau Bangka di kejauhan. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan indah berupa laut berwarna biru kehijauan dan deretan pulau-pulau berpasir putih. Menurut Soleh, petugas penjaga mercusuar, di perairan Bangka Belitung ada tiga mercu- suar yang semuanya dibangun pada zaman Belanda, yaitu di Pulau Lampu, Pulau Pelepas, dan Pulau Dapur. Ketiga mercusuar tersebut ada penjaganya. "Pulau ini hanya ramai saat Lebaran, banyak wisatawan lokal datang ke sini. Akan tetapi, setiap hari banyak nelayan yang beristirahat di sekitar pulau," kata Soleh. Soleh mengungkapkan, mercusuar di Pulau Pelepas sudah 2 tahun memakai tenaga surya untuk menghidupkan lampu suar. Sebelumnya, mercusuar tersebut menggunakan tenaga genset untuk menghidupkan lampu suar. "Jangkauan lampu suar mencapai 16 mil atau sekitar 30 kilometer. Dulu mercusuar sangat bermanfaat untuk membantu pelaut menentukan arah, tetapi sekarang dengan adanya GPS (global positioning system) dan radar, fungsi mercusuar semakin berkurang," kata Soleh.

Jalur perdagangan

Kepala Balai Arkeologi Palembang Nurhadi Rangkuti mengutarakan, banyaknya mercusuar yang dibangun Belanda di perairan Selat Bangka menunjukkan ramainya jalur pelayaran di perairan tersebut. Jalur itu sudah ratusan tahun merupakan jalur pelayaran yang ramai. Pada masa kolonial Belanda, mercusuar dijadikan pedoman para pelaut, sedangkan pada zaman Sriwijaya memakai tanda-tanda alam yang ada di Pulau Bangka, seperti Bukit Menumbing dan tanda-tanda alam, seperti hutan bakau di pantai timur Sumatera. "Belanda masuk ke Bangka Belitung karena timah. Timah memang komoditas yang penting pada abad ke-19 sehingga Belanda mendirikan banyak benteng di pesisir Bangka. Oleh karena transportasi perdagangan timah ramai, Belanda membangun mercusuar," kata Nurhadi. Mengenai potensi mercusuar di Bangka Belitung sebagai wisata arkeologi, Nurhadi menuturkan, wisata arkeologi tidak bisa berdiri sendiri.

Bangkai kapal

Tim ekspedisi Sriwijaya berhasil menemukan dan mendokumentasikan bangkai kapal yang tenggelam di perairan Pulau Nangka, Selat Bangka. Kapal yang tenggelam di kedalaman sekitar 17 meter tersebut bisa menjadi obyek wisata yang menarik di Selat Bangka. Kepala Seksi Kerja Sama Direktorat Peninggalan Bawah Air Dirjen Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Yudi Wahyudin mengungkapkan, kapal itu diduga tenggelam karena terkena torpedo. Namun, karena hambatan arus yang kuat dan rendahnya jarak pandang (visibilitas) di dalam laut yang hanya 1 meter, tim ekspedisi belum berhasil mengidentifikasi bangkai kapal tersebut secara lengkap. Menurut Yudi, koordinat bangkai kapal tersebut adalah 02 derajat 22’45.6" Lintang Selatan dan 105 derajat 43’31.5" Bujur Timur. Kapal memiliki panjang 70 meter. Kondisi bangkai kapal telah ditutupi karang dan menjadi rumah yang disukai ikan-ikan. "Kondisi bangkai kapal relatif utuh, tidak banyak bagian kapal yang hilang. Menurut para nelayan, jarang ada orang yang mengambil besi tua dari bangkai kapal tersebut. Para nelayan hanya mengambil ikan di sekitar lokasi," ujarnya. (WAD)

Pada hari Rabu 7 Oktober 2009 saya ikut tour di Binenhof. Tiba-tiba saya begitu emosional. Dalam hati saya, bukan main 60 th yang lalu (Agustus-November 1949) para anggota delegasi Indonesia berada disini untuk ikut dalam Ronde Tafel Conferentie (gambar atas). Didalam gedung ini ada Ridderzaal. Ternyata ruangan bergengsi Belanda ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu megah Biasa-biasa saja. Disebelah kiriri ada sayap Eerste Kamer disebelah kanan (tampak) Tweede Kamer yang sudah diperluas dengan bangunan baru. Meskipun dilarang, saya mencuri membuat foto (tidak terlampir) dalam Ridderzaal. Cuma sayangnya oleh Tour Leader engga disebutkan bahwa disini ada konferensi meja bundar untuk dekolonisasi Indonesioa. Dia menjelaskan panjang lebar soal sejarah mulai dibangun sebagai puri, dipakai Napoleon untuk markas tentara sampai tempat konferensi Ekonomi Eropah tahhun 2008. Itulah sayangnya, sejarah itu kayaknya cuman bangsa Indonesia yang ingat. Apa kita perlu lupa juga ?