Sunday, July 26, 2015

KUDATULI

video
19 tahun yang lalu tanggal 27 Juli 1996,  terjadi apa yang dikenal sebagai peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (KUDATULI). Yaitu penyerangan gedung PDIP di jalan Diponegoro Jakarta. Sekarang telah berdiri megah gedung baru disana. Megawati meresmikannya pada tanggal 1 Juni 2015...

Friday, July 17, 2015

1966

video
Sebagai saksi hidup, saya mengalami peristiwa tahun 1966, kejadian yang hampir 50 tahun yang lalu. Rasanya penuturan sejarahnyanya perlu diubah. Mulai penumpasan PKI, cetak uang baru, demo-demo sampai pelantikan Soeharto. Kalau tidak, sejarah kita saat ini hanya sebagai bagian lanjutan saja dari sejarah Orde Baru.

Thursday, July 02, 2015

Presiden Soekarno ke India tahun 1947

video
Pada saat hari Kemerdekaan India 15 Agustus 1947, Presiden Soekarno diundang. Kala itu Presiden RI didampingi oleh Ibu Negara Fatmawati. Berbagai upacara beliau hadir sebagai tamu kehormatan dan berada ditempat undangan terhormat. Saat tiba di lapangan terbang New Delhi, Presiden menggunakan pesawat GIA..

Saturday, June 27, 2015

Bambang Soepeno

Ada yang menarik dalam sejarah TNI, yaitu tokoh yang bernaman Bambang Soepeno. (ini pernah diangkat dalam posting lama) . Kolonel (Purn) Bambang Soepeno (Almr) lahir pada tanggal 23 Juli 1924, sebagai anak kedua dari Wedana Kepanjen, di Kabupaten Malang. Pada usia 13 tahun ayah Bambang Soepeno wafat, sehingga hanya diasuh oleh ibunya. Pada masa remajanya telah mengikuti berbagai aktivitas, seperti keolahragaan, seni bela diri, dan Kepanduan Kebangsaan Indonesia (KBI). Dalam setiap kegiatan tersebut, beliau selalu dipercaya dan dipilih menjadi ketua. Pada masa sekolah rendah hingga MULO zaman kolonial Belanda, jiwa kebangsaannya terlihat mencolok. Pada masa pendudukan Jepang, sebagai murid SMP (Chugakko) di Malang, Bambang Soepeno dipilih sebagai pimpinan murid sekolah. Pada masa dibentuknya Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) Bambang Soepeno ikut mendaftar. Para pendaftar itu akan menduduki pangkat sebagai Shodancho dan pendidikannya di Bogor. Selanjutnya, sekembali dari pendidikan tersebut, para shodancho diberi kepercayaan untuk melatih murid Chugakko. Pada awal Januari 1945 dibuka pendidikan calon Ippang taiing Yugekitai di Malang, Bambang Soepeno merupakan salah satu pelatihnya. Pada saat pemberontakan Peta di Blitar, Bambang Soepeno dipilih memimpin beberapa Shodancho Seinendojo untuk menyelesaikan masalah pemberontakan tersebut. Bambang Soepeno ditugasi mengadakan kontak dengan Soepriyadi. Namun, ternyata setelah pemberontakan itu berakhir, Jepang berbalik arah dan mengingkari janji. Mereka dihadapkan pada Pengadilan Tentara Jepang. Karenanya para shodancho sering berurusan dengan Kempetai, bahkan seringkali pimpinan Jepang di Seinendojo, Kutaicho Kapten Tamai, harus bertanggung jawab dan menjadi sibuk oleh adanya urusan seperti ini. Pada tanggal 14 Agustus 1945 tentara Peta secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Atas inisiatif Bambang Soepeno, beberapa mantan anggota Seinendojo diminta berkumpul di rumah Purbo Suwondo (masih sehat, Let.Jen TNI Purn) di Jalan Arjuno 20 Malang. Mereka berkumpul bertujuan untuk menentukan sikap dan upaya awal konsolidasi. Kemudian diadakan hubungan dengan anggota Seinendojo dari daerah Probolinggo, Lumajang, Jember, dan Bondowoso. Pada tanggal 23 Agustus 1945 diadakan rapat pembentukan BKR di Malang yang dipimpin Imam Soedja’i dan dihadiri Bambang Soepeno. Bersama beberapa mantan anggota Seinendojo, Shodancho Bambang Soepeno membentuk BKR-P (Badan Keamanan Rakyat-Penyelidik). Beliau akhirnya diangkat menjadi Komandan Polisi Tentara Divisi VII/Untung Suropati dengan pangkat Mayor. Proses pembentukan P-TKR selanjutnya berkembang menjadi PTKR/PTRI dan CPM (Corps Polisi Militer). Periode tersebut merupakan periode terselesaikannya dan mantapnya masa konsolidasi. Periode tersebut melambungkan nama PTRI, sehingga dianggap merupakan alat penegak hukum dan pencipta ketertiban dalam lingkungan TRI dan kelaskaran. Selanjutnya, untuk meningkatkan mutu anggota PTRI dibentuklah semacam Depot Batalyon bertempat di Nongkojajar. Di tempat ini para anggota PTRI mendapat pendidikan lebih lanjut. Kemudian didirikan pula semacam SKI, pendidikan kader bintara PTRI, bertempat di asrama bekas sekolah ELS yang terletak di Jalan Arjuno Malang. Langkah dan strategi yang diambil di atas semua merupakan kebijakan dan hasil pemikiran Shodancho Bambang Soepeno sebagai Komandan Polisi Tentara. Demikian pula masalah yang menyangkut kejiwaan diberikan penekanan secara ketat. Oleh karena itu, para instruktur pun dipilih sedemikian rupa antara lain berdasarkan kriteria kepemilikan jiwa dan semangat kebangsaan serta kemiliteran secara kuat. Di samping itu, hal yang paling penting adalah masalah kedisiplinan. Salah satu caranya adalah dengan ujian. Ujian tersebut dilakukan pada saat kader PTRI digabung dengan peleton khusus yang terdiri dari Kadet (Sekolah Tentara Divisi), dan diterjunkan di medan laga antara Gempol-Porong. Mereka dipimpin oleh Kapten Subowo. Dari ujian ini dapat diketahui siapa di antara mereka yang dapat diandalkan. Di samping itu, Mayor Bambang Soepeno sangat menekankan jiwa kebangsaan seperti yang tersirat dalam amanat Panglima Besar Sudirman. Dalam melaksanakan tugas sebagai tugas sebagai penegak hukum, anggota PTRI dibekali dengan motto kesucian, keadilan, dan kenyataan. Perkembangan selanjutnya diadakan pemantapan organisasi BKR-P menjadi Polisi Tentara. Di Jawa dibentuk tiga resimen Polisi Tentara. Di daerah Jawa Timur, komandannya ditetapkan semula berpangkat Letnan Kolonel, kemudian menjadi Kolonel. Sebagai komandan Resimen Polisi Tentara III Jawa Timur, Kolonel Bambang Soepeno dikenal dekat dengan lingkungan Staf Divisi VII Untung Suropati, terutama dengan mantan Chu, Kolonel Sukandar Tjokronegoro. Beliau ini menjabat sebagai Asisten Intelejen Divisi VII Untung Suropati. Selanjutnya Kolonel Bambang Soepeno diangkat sebagai Panglima Komando Pertempuran Divisi. Beliau menjabat sebagai Cop merangkap Komandan Resimen Polisi Tentara III. Pada saat pertempuran di Surabaya, beliau juga berhasil menjalin kordinasi antara lain dengan Komando Pertempuran di Surabaya yang dipimpin Kolonel Sungkono. Bambang Soepeno juga memberikan konsep pembentukan PTP (Polisi Tentara Pertempuran) yang dipimpin oleh Kapten Moh. Drajad dan bermarkas di Sidoarjo. Tugas mereka adalah untuk mengatur ketertiban dan keamanan di lingkungan tentara dan kelaskaran, termasuk pengurusan desersi prajurit yang bertugas di garis depan. Konsep pemikiran ini sangat unik dan bermanfaat dalam rangka menunjang kepentingan pertahanan perang linier. Akibat agresi militer Belanda, kedudukan Cop berpindah-pindah dari Candi, Pandaan, Malang, Maduharjo Gunung Kawi, Turen, dan berakhir di Dampit. Karena perkembangan organisasi dan keadaan, COP dilikuidasi. Kolonel Bambang Soepeno menggantikan Jenderal Mayor Imam Soedja’i sebagai Panglima Divisi VII/Untung Suropati. Jabatan tersebut tidak berlangsung lama, karena di lingkungan tentara diadakan reorganisasi dan rasionalisasi. Karena pemikirannya yang menonjol, Kolonel Bambang Soegeng diangkat sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Darat. Jabatan ini dipangku pada saat Kolonel AH Nasution sebagai KASAD. Posisi tersebut tidaklah buruk, meski tak memegang pasukan, namun ia ikut merumuskan reorganisasi TKR/TNI, penempatan perwira komandan di daerah dan bahkan merumuskan doktrin. Kolonel Bambang Soepeno dikenal sebagai pembuat konsep falsafah pedoman prinsip bagi tentara. Konsep ini dikerjakan pada saat Perang Kemerdekaan II. Setelah perang selesai, pemikiran tersebut dilanjutkan dengan bantuan Ir. Sakirman, Prof. Purbacaraka dan Drs Moh Ali. Berdasarkan bantuan tersebut kemudian dirumuskanlah doktrin Sapta Marga yang berlaku resmi di lingkungan TNI sampai saat ini. Berbeda dengan perwira-perwira konseptor yang kebanyakan berpendidikan militer Belanda, Bambang Soepeno merintis jalur kemiliteran dari PETA. Ia salah satu satu dari sedikit perwira intelektual di masa awal revolusi, tetapi kelebihannya itu tak pernah bisa membawanya dalam puncak karir militer. Selain cerdas, Bambang Soepeno juga berani demi hal yang diyakininya. Saat KNIL dan TNI akan dilebur menjadi APRIS, Belanda menyisipkan keharusan setiap perwira harus menjalani reeduksi lewat wadah SSKAD. Soepeno saat itu menjadi perwira yang paling vokal mengkritiknya. Baginya, reedukasi bisa melunturkan patriotisme TNI. Karena itu, ia membuat lembaga tandingan Chandradimuka dan setiap perwira lulusan SSKAD diwajibkan ikut kursus Chandradimuka. Namun agaknya, sikapnya itu membuat beberapa orang tak suka. Dua kali markas besar tentara berniat mencoba menunjuknya menjadi panglima di daerah, dan dua kali pula Soepeno ditolak calon anak buahnya. Tahun 1948, bersamaan dengan pencanangan program rera yang ditetapkan PM Hatta, 3 divisi yang ada di wilayah Jawa Timur akan diciutkan menjadi hanya satu Divisi. Divisi V Ronggolawe (Cepu), Divisi VI Narotama (Mojokerto) dan Divisi VII Untung Surapati (Malang) akan dilebur. Para komandan divisi, Kolonel GPH Djatikusumo, Kolonel Soengkono dan Kolonel Imam Sudja’i akan ditarik ke Yogya. Adapun sebagai panglima akan dipegang Bambang Soepeno. Akan tetapi peleburan ini terkatung-katung. Djatikusumo tak ada persoalan, ia pulang ke Jogja, namun dua divisi lainnya menolak dengan dalih macam-macam. Sementara pada waktu bersamaan pecah peristiwa Madiun. Akhirnya pusat menunjuk Soengkono sebagai panglima Divisi I Jawa Timur menjadi Gubernur Militer. Pada 1952 TNI AD merencanakan membentuk TNI yang profesional dan modern. Tetapi hal ini membuat Angkatan Darat terpecah. Kelompok pendukung dikenal dengan sebutan Blok SUAD yang diikuti oleh Nasution dan Simatupang. Kelompok yang menolak, dimotori Kolonel Bambang Soepeno dan Letkol Zulkifli Lubis, disebut “Blok Supeno-Lubis”. Blok Supeno-Lubis mencurigai rencana itu untuk mengeliminasi para perwira didikan Jepang, yang belum setara dengan pendidikan militer di zaman Belanda. Kecurigaan diperbesar dengan adanya tiga kriteria dalam menentukan seseorang terus dalam dinas tentara, yaitu tingkat pendidikan, kesehatan dan usia. Kalau ini diberlakukan, bagian terbesar perwira eks Heiho, Peta atau Giyugun akan pensiun. Mereka menuduh Blok SUAD mengabaikan nasionalisme dan patriotisme, dan mengubah prajurit pejuang menjadi tentara gajian. Pada 13 Juli 1952, Kolonel Bambang Supeno mengirim surat ke Perdana Menteri Wilopo, Presiden dan DPRS, menyatakan tak mempercayai lagi pimpinan Angkatan Perang, khususnya Angkatan Darat yang dipimpin Nasution. Bambang Soepeno didukung oleh Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX. Akibatnya, Kolonel Bambang Supeno diskors oleh KSAD. Surat Soepeno segera menjadi perhatian DPR. Akhirnya terjadilah peristiwa 17 Oktober 1952. Saat Nasution dan perwira tinggi lainnya menghadap Presiden Sukarno, di luar istana ada demontrasi yang direkayasa kubu Nasution, ditambah lagi pasukan artileri dengan meriam terkokang yang dipimpin Letkol Kemal Idris. Mereka menuntut parlemen dibubarkan. Aksi ini yang membuat Soekarno murka. Nasution dicopot dan diganti dengan Kol. Bambang Sugeng yang dianggap netral, sementara Bambang Soepeno dipulihkan dinas militernya. Krisis ini akhirnya berakhir tahun 1955, dengan dikembalikannya jabatan KSAD kepada Nasution oleh Soekarno. Pada tahun 1956, Pimpinan Angkatan Darat (Nasution-Zulkifli Lubis), berencana menunjuk Bambang Soepeno sebagai Panglima Divisi Diponegoro. Tetapi kabar penunjukan ini bocor ke daerah. Dalam memoar Yoga Sugama, menyebutkan bahwa Letkol Soeharto mengutarakan mosi penolakan perwira terhadap penunjukan Soepeno. Alasannya, kepemimpinan Soepeno berpotensi menimbulkan konflik internal kodam. Akibatnya lagi-lagi membuatnya gagal menjadi panglima. Setelah itu posisinya tidak cukup jelas, sekadar mengisi posisi staf pimpinan. Nasution pun meski mengaku secara pribadi tak memiliki dendam pada Soepeno, pada kenyataannya tak pernah menaikkan pangkat Soepeno. Padahal banyak perwira yunior menjadi jenderal. Karir Soepeno sedikit terangkat begitu KSAD baru Letjen Ahmad Yani naik. Oleh Ahmad Yani, setelah berpulangnya Wakasad Gatot Subroto, Soepeno diberi jabatan sebagai wakasad. Meski demikian, Yani tak kuasa juga untuk cepat-cepat memberikan pangkat jenderal. Yani harus mencari momentum tepat sampai anggota Wanjakti lainnya siap berdamai dengan masa lalu Soepeno. Namun untuk kesekian kali, nasib kurang baik bagi Soepeno. Ahmad Yani yang berada di belakangnya malah gugur dalam peristiwa Gestok 1965. Ia yang praktis bukan lagi perwira yang diperhitungkan, juga ikut digulung oleh penguasa militer baru, Mayjen Soeharto. Tak jelas apa pasal yang dituduhkan padanya. Lima tahun lamanya Soepeno hidup dibui, sampai akhirnya dibebaskan pada tahun 1971 dan namanya direhabilitasi kembali. Namun, rehabilitasi ini hanya pepesan kosong, karena ia tak mendapat ganti rugi apalagi kembali ke jabatan lama. Apalagi pembebasan itu tak berarti banyak karena jiwa dan fisik Soepeno sudah terampas sejak di dalam penjara. Setelah tiga tahun berkumpul kembali dengan istrinya, Sri Koosdiantinah, serta anak-anak, pada tahun 1974 Bambang Soepeno meninggal dunia karena sakit yang dideritanya semenjak dari dalam penjara. Pemerintah akhirnya memberikan pangkat anumerta Brigadir Jenderal untuk Bambang Soepeno. Sayangnya, Soepeno meraih bintang di pundaknya pada saat ia tak lagi punya nyawa. Sumber: http://ngalam.web.id/read/3263/kolonel-bambang-soepeno/ Foto, Kolonel Bambang Soepeno semasa hidupnya.

Thursday, March 19, 2015

20 Maret 1602, 413 tahun yang lalu VOC didirikan

Mungkin banyak yang tidak ingat atau tidak peduli barangkali. 413 tahun yang lalu VOC didirikan. Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC) yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Ini adalah persekutuan dagang Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah persekutuan badan dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas sendiri yang istimewa. Hak-hak istimewa yang tercantum dalam Oktrooi (Piagam/Charta) tanggal 20 Maret 1602 meliputi: Hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri; Hak kedaulatan (soevereiniteit) sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara untuk: memelihara angkatan perang, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar Negeri Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan/mengeluarkan mata-uang sendiri, dan memungut pajak.. Bisa dikatakan VOC adalah negara dalam negara. VOC memiliki enam bagian (Kamers) di Amsterdam, Middelburg (untuk Zeeland), Enkhuizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam. Delegasi dari ruang ini berkumpul sebagai Heeren XVII (XVII Tuan-Tuan). Kamers menyumbangkan delegasi ke dalam tujuh belas sesuai dengan proporsi modal yang mereka bayarkan; delegasi Amsterdam berjumlah delapan. Di kalangan orang Indonesia VOC memiliki sebutan populer Kompeni atau Kumpeni. Istilah ini diambil dari kata compagnie dalam nama lengkap perusahaan tersebut dalam bahasa Belanda. Tetapi rakyat Nusantara lebih mengenal Kompeni sebagai tentara Belanda karena penindasannya dan pemerasan kepada rakyat Nusantara yang sama seperti tentara Belanda. Perusahaan ini mendirikan markasnya di Batavia (sekarang Jakarta) di pulau Jawa. Pos kolonial lainnya juga didirikan di tempat lainnya di Hindia Timur yang kemudian menjadi Indonesia, seperti di kepulauan rempah-rempah (Maluku), khususnya Kepulauan Banda di mana VOC manjalankan monopoli atas pala dan cengkeh. Metode yang digunakan untuk mempertahankan monompoli termasuk kekerasan terhadap populasi lokal, dan juga pemerasan dan pembunuhan massal. Pos perdagangan yang lebih tentram berada di Deshima, pulau di lepas pantai Nagasaki, yang adalah tempat satu-satunya di mana orang Eropa dapat berdagang dengan Jepang. Tahun 1603 VOC memperoleh izin di Banten untuk mendirikan kantor perwakilannya, dan pada 1610 Pieter Both diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama (1610-1614), namun ia memilih Jayakarta sebagai basis administrasi VOC. Sementara itu, Frederik de Houtman menjadi Gubernur VOC di Ambon (1605 - 1611) dan setelah itu menjadi Gubernur untuk seluruh Maluku (1621 - 1623). Pada pertengahan abad ke-18 VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Alasannya adalah : Banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan contoh perang melawan Sultan Hasanuddin dari Gowa. Selain itu banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang bertambah luas yang membutuhkan pegawai yang lebih banyak. Pembayaran Devident (keuntungan) bagi pemegang saham turut memberatkan setelah perdagangan VOC menurun, Bertambahnya saingan perdagang di Asia terutama pihak Inggris dan Perancis. Di Belanda sendiri terjadi perubahan politik penting seperti berdirinya Republik Bataaf 1795 yang demokratis dan liberal yang menganjurkan perdagangan bebas. Berdasarkan alasan di atas maka VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan hutang sebesar 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal serta daerah kolonial mereka di Indonesia. Kini Belanda menganggap zaman itu masuk sebagai zaman keemasannya. Pertunjukan di Madurodam Belanda memperlihatkan kepada generasi muda semua keberhasilan VOC. Keterangannya antara lain: Empat ratus tahun yang lalu, di masa keemasan Belanda kita telah memiliki ribuan kapal. Kita saat itu adalah negara perdagangan terbesar di dunia. Jika Anda berlayar dan Anda sudah berusia sebelas tahun, sebagai anak laki-laki bergelar bootsjongen. Bersama Dengan 350 orang anda menuju Hindia (sekarang Indonesia). Dalam perjalanan ini, mereka membawa makanan selama keperluan berbulan-bulan. Sejumlah 23.000 kilogram roti, 11.000 kilogram daging, 1.500 kilogram bacon, 1.800 kilogram mentega dan 700 peti keju. Tapi tentu saja itu bukan piknik. Mereka berlayar untuk menjadi kaya dan mengambil barang berharga dari tanah yang jauh. Misalnya ribuan kilo gram teh, 40.000 mangkuk porselen dari Cina, ratusan emas batangan dan rempah-rempah berharga mahal. Nilai keuntungan ekonomi saat ini bisa dinilai seperti kargo yang bernilai ratusan jutaan Euro. Foto, pertunjukan VOC di taman Madurodam Belanda

Friday, February 27, 2015

Amir Sjarifoeddin diusulkan jadi Pahlawan Nasional

Para tamu kehormatan Seminar Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional RI Mr Amir Sjarifoeddin, mendapat kalungan Ulos dan ikut dalam menari tradisional adat Batak di Museum Sumpah Pemuda jalan Kramat 106 tanggal 26 Februari 2015. Peristiwa yang sukar dilupakan

Monday, August 04, 2014

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya telah berdiri BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), kemudian Jepang membubarkannya pada tanggal 7 Agustus 1945 dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini yang diketuai oleh Ir. Soekarno.. Dalam bahasa Jepang, PPKI adalah Dokuritsu Junbi Iinkai  . Bisa dikatakan badan ini merupakan badan yang berdiri sebelum MPR dibentuk. Pada tanggal 14 Agustus 1945 berdatanganlah para anggota dari seluruh Indonesia. Sumatera, Jawa, Borneo, Selebes, Bali dan Ambon. Rencananya PPKI akan bersidang pada pertengahan Agustus 1945, namun karena ada khabar Jepang menerima keputusan konferensi Potsdam dan Rusia menyatakan perang terhadap Jepang, sidang PPKI dipercepat menjadi tanggal 16 Agustus 1945. Sidang tidak bisa dilangsungkan pada pagi hari karena terjadi peristiwa Rengasdengklok . Baru sore-malam hari sidang berlangsung di rumah Laksamana Maeda.