Negara Pasundan Versi Kartalegawa

Oleh H. ROSIHAN ANWAR
SETELAH meliput Konperensi Malino sebagai wartawan Merdeka pertengahan Juli 1946, saat Letnan Gubernur Jenderal Van Mook memulai langkah ke arah pembentukan Negara Indonesia Timur sebagai pengimbang Republik Indonesia, bulan November saya terkejut karena di Bogor didirikan Partai Rakyat Pasoendan (PRP) yang menentang RI. Penggerak di belakang partai itu ialah eks Bupati Garut Raden Soeria Kartalegawa. Dia tidak suka dengan perjuangan kemerdekaan. Dia ingin kembali ke zaman feodal, tatkala kaum menak punya kedudukan istimewa dan seorang regent (bupati) dilayani oleh rakyat selaku abdi setia. Pada hematnya Urang Sunda juga kepingin balik ke zaman baheula yang bagus. Mereka tidak mau diperintah oleh seorang Gubernur Republik. Urang Sunda masih tergantung pada dalam-dalamnya. Maka tanggal 18 November 1946 dibentuklah PRP. Sedikit sekali orang yang menghadiri rapat pendiriannya. Yang datang pun tidak tahu apa tujuan rapat. Kendati begitu kejadian itu mendapat publisitas dalam mingguan yang diterbitkan oleh Dinas Penerangan Belanda (RVD) Pandji Rakjat yang dipimpin oleh pegawai Nica-Belanda Almasawa, keturunan Arab Palembang.
NEVIS Intel Belanda
Saya tidak tahu banyak tentang perkembangan politik di kalangan Urang Sunda waktu itu, sehingga sedikit informasi yang saya peroleh berasal dari penerbitan Nica seperti Pandji Rakjat. Baru kemudian saya baca dalam buku "Nationalism and Revolution in Indonesia" karangan George McTurnan Kahin (1952 - 238) bahwa Kartalegawa mendapat ide untuk membentuk PRP dari eks perwira KNIL Kolonel Santoso, penasehat politik Van Mook. Pelaksanaannya dibantu oleh intel militer Belanda NEVIS. Karena di zaman kolonial Soeria Kartalegawa telah mempunyai riwayat buruk, Van der Plas menamakan fraudeur alias koruptor, maka bukanlah dia yang menjadi ketua PRP. Fungsi ini diberikan kepada Raden Sadikin, pegawai pusat distribusi pangan milik Belanda di Bandung Utara. Sedangkan sebaga sekretaris dan bendahara ditunjuk dua orang yang sebelum perang menjadi sopir dan di zaman Jepang mandur kebun sayuran. Untuk anggota-anggotanya diusahakan "paksaan halus" dan semata-mata di daerah yang dikuasai oleh tentara Belanda. Soeria Kartalegawa dan PRP berusaha mewujudkan sebuah negara Sunda merdeka yang kelak akan jadi bagian dari Negara Indonesia Serikat dan sama sekali terlepas dari Republik Indonesia. Usaha ini mendapat dukungan Residen Belanda di Bandung M. Klaassen yang menulis sebuah laporan tanggal 27 Desember 1946.
Politik adu domba
Residen Preanger itu menulis dalam laporannya bahwa sejak berabad-abad lamanya ada persaingan antara orang-orang Jawa dan Sunda. Ini akibat perbedaan dalam adat, kebiasaan dan mentalitas. Oleh karena Republik dipimpin oleh orang-orang Jawa dan Minangkabau, maka menurut Klaassen PRP itu bisa dipandang sebagai suatu "gerakan rakyat spontan." Residen merasa berbahagia di Priangan timbul suatu gerakan anti-Republik. Banyak pejabat Belanda di Jawa Barat setuju dengan Klaassen. Asisten-Residen M. Hins di Bogor mengatakan gerakan PRP harus didukung betapa pun di antara pimpinannya terdapat orang yang tidak seluruhnya bisa dipercaya, Cuma mengutamakan kepentingan diri sendiri dan bukan karena mencintai tanah Pasundan. Pendapat ini juga disetujui oleh Gubernur Abbenhuis. Akan tetapi Letnan Gubernur Jenderal Van Mook tidak setuju dengan PRP, partai yang tidak berarti dan dipimpin oleh "tokoh korup oud-regent van Garoet".
Kup di Bogor
Kartalegawa menjadi nekad setelah melihat sikap Van Mook. Dengan bantuan pegawai-pegawai BB Beladna setempat dia mengangkat dirinya sebagai ketua PRP. Pada sebuah pertemuan taggal 4 Mei 1947 di Bandung yang dihadiri oleh 5000 orang dia memproklamasikan Negara Pasundan. Kendati dilarang oleh Van Mook pejabat Belanda setempat toh menyediakan truk-truk untuk mengangkut para pengikut Kartalegawa ke Bogor. Di sini mereka disambut baik oleh Kol. Thompson, komandan tentara Belanda dan Residen Statius Muller. Kemudian diulang lagi upacara proklamasi Negara Pasundan. Karena tindakan tadi pers Republikein menyatakan Soeria Kartalegawa sebagai musuh negara nomor satu dan memberikan kepadanya penamaan: "Soeria-Nica-Legawa". Ketika akhir bulan Mei Presiden Soekarno datang dari Yogya meninjau Jawa Barat ternyata sebagian besar rakyat Sunda menolak Kartalegawa. Bung Karno berpidato di berbagai tempat dalam bahasa Sunda. Rakyat menyambutnya dengan penuh semangat. Dalam rombongan Presiden ikut anggota parlemen Belanda mewakili Partai Buruh Lambertus Nico Palar yang datang meninjau Indonesia. Palar yang kelak jadi wakil Republik di PBB tahun 1948-50 mengatakan Soekarno masih didukung oleh banyak rakyat dan Soeria Kartalegawa dianggap pengkhianat. Tapi ini tidak mencegah Kartalegawa melancarkan gerakan kup di Bogor tanggal 23 Mei dengan menduduki kantor-kantor Republik serta stasiun, kemudian meminta perlindungan Kol. Thompson dan Residen Statius Muller yang diberikan dengan segala senang hati. Di pihak Republik semakin kental perasaan bahwa di balik tindakan gerakan Pasundan bersembunyi tangan Belanda yang jahat dan Soeria Kartalegawa hanyalah alat politik kolonial Belanda.***
Penulis, wartawan senior.
Sumber: Pikiran Rakyat, Selasa, 12 Desember 2006
--------------------------
Sebagai tambahan tanggal 23 Mei 1947 pelaku Kup Bogor adalah Mr Koestomo. Kup PRP versi Koestomo ini dibantu tentara Belanda. Yang dilakukan adalah selain perebutan kekuasaan politik juga pengambilan gedung-gedung pemerintah Republik Indonesia. Dalam peristiwa ini Residen Supangkat ditawan. Masalah PRP ini adalah pergolakan politik ala Jawa Barat yang menggambarkan warna warninya situasi saat itu khususnya pasca agresi militer Belanda pertama (Juli 1947). Belum lagi sempalan kaum Republik yang tersisa di Jawa Barat yang banyak melarikan diri kedaerah Bekasi, Kerawang, Purwakarta sampai Cirebon. Disana mereka membuat gerakan anti PRP. Cuma ekses negatif yang terjadi adalah teror, perampokan, pembakaran, pemekosaan dan sebagainya. Ahirnya tentara Belanda mengejar-ngejar kaum Republik ini dengan tuduhan terorisme.
Gambar atas : Bung Karno ahir Mei 1947 berkeliling Jawa Barat yang disambut rakyat.

Bung Karno ikut latihan militer

Pada pertengahan bulan Maret 1945, setelah selesai Sidang ke VII, para Giin (anggota) Badan Penasihat Pusat, Chuo Sangi In mendapat latihan kemiliteran selama satu hari satu malam bertempat di kesatriaan Jaga Monyet. Diantara para peserta ini, ikut pula Bung Karno. Sejumlah tokoh tua seperti Dr Radjiman atau Kihajar Dewantoro rupanya tidak ikut karena uzur. Tapi Bung Hatta rupanya juga tidak ikut. Pelatihan ini rupanya secara sukarela saja. Tapi foto-foto Bung Karno ini sempat di jadikan bahan propaganda oleh Belanda, seolah Bung Karno memang benar-benar antek Jepang

Bulan Oktober 1947 mantan Saiko Sikikan Harada dihukum gantung

Sungguh sangat tragis kejadian pada 61 tahun yang lalu ketika pada tahun 1947, Let.Jen Kumakichi Harada (原田熊吉 1888-1947) yang pernah menjadi Panglima Tentara ke 16 (Saiko Sikikan di Jawa)) dihukum gantung di Singapura karena tuduhan "War Criminal" (penjahat perang). Penandatangan Osamu Seirei no.44 (Pembentukan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air-PETA) tanggal 3 Oktober 1943 ini memulai karirnya sebagai letnan dua pada tahun 1910 dalam kesatuan infantri ke 44 di Kochi, Jepang. Tahun 1937 menjadi at.mil di Shanghai China dengan pangkat kolonel. Tahun 1940 sebagai komandan Divisi ke 35 di Kaifu China dengan pangkat May.Jen. Kemudian pindah menjadi komandan Divisi ke 27 di Tientsin China. Bulan November Tahun 1942 dia menggantikan Let.Jen Hitoshi Imamura sebagai Panglima Tentara ke 16 di Jawa dengan pangkat Let.Jen. Bulan April 1945 kedudukannya digantikan Let.Jen Nagano dan dia kembali ke Jepang. Pada bulan Mei 1945 sempat diangkat sebagai Panglima Tentara ke 55 kembali di Kochi Jepang lagi. Dia memiliki 1 istri dan 5 orang anak. Ketika ditangkap dan dibawa ke Singapura untuk diadili, istri Harada dan anak-anaknya pernah menulis surat secara memelas kepada Jenderal Mac Arthur agar suami/ayah mereka diberikan keringanan hukuman. Rupanya semua permohonan tersebut ditolak. Lamanya pemerintahan Saiko Sikikan ini di Jawa, amat memberi dampak sejarah Indonesia periode 1942-1945 khususnya dalam rangka lahirnya cikal bakal konstitusi dalam sidang BPUPKI tahun 1945 itu.
Pantaskah kita menghargainya ?. Atau sepakat dengan Mac.Arthur bahwa Harada hanya seorang Penjahat Perang ?

"Palagan" Surabaya 28 – 30 Oktober 1945 (bag 2 habis)

Mobil Malaby yang hancur.

Oleh DAUD SINJAL
Kehancuran total brigade Inggris tertolong oleh gencatan senjata yang disepakati Presiden Soekarno dan Mayjen Hawthorn, 30 Oktober siang. Pelajaran keras itu memaksa Inggris mengakui status TKR dan membatalkan perintah penyerahan senjata laskar dan pemuda. Inggris harus menarik semua pasukannya untuk hanya dipusatkan di Tanjung Perak, lapangan terbang dan kamp tawanan jalan Darmo.
Tapi truce itu tidak berjalan mulus, karena para pemuda pejuang menerimanya dengan pemahaman yang berbeda. Kesalah pahaman ini menyebabkan insiden di Jembatan Merah yang menewaskan Brigadir Mallaby dan membawa akibat pada tindakan balasan Inggris. Mallaby ditembak pada saat bersama anggota-anggota Contact Committee dari Indonesia akan menangani masalah di gedung Internatio.
Dalam gedung itu bertahan satu kompi dari batalyon India, sementara di luar, ratusan pejuang Indonesia mengepung dan menyerukan komandan kompi tersebut, Mayor Venugopal, dan seluruh anak-buahnya keluar untuk menyerah. Pemuda-pemuda nampaknya menafsirkan gencatan senjata bahwa pasukan Inggris, yang memang sudah tersudut, harus mengaku kalah dengan cara meletakkan senjata. Tapi tentara pemenang Perang Dunia ini tidak sudi menyerah, apalagi kepada rakyat biasa.
Di ujung jembatan yang tepat di muka gedung Internatio, Mallaby keluar dari mobilnya dengan memegang bendera putih. Ia tidak diperbolehkan lewat untuk menemui pasukannya di dalam gedung itu. Massa hanya membolehkan anggota Kontak Biro dari Indonesia, Mayjen TKR Mohammad Mangoendiprodjo, dan perwira Inggris yang lebih yunior, Captain H. Shaw.
Kekerasan
Tidak jelas siapa yang memulai membuka tembakan. Tapi Mayor Venugopal memerintahkan untuk menembak. Segera saja pecah baku tembak yang gegap gempita. Pasukan Inggris melontarkan sejumlah granat untuk menghalau massa yang mengepung Mallaby. Diperkirakan 150 orang tewas akibat ledakan granat tersebut. Massa menyingkir. Sementara Mallaby bersama dua kapten dan seorang letnan tiarap di dalam mobil.
Setelah baku tembak mereda, Mallaby mendongakkan kepalanya untuk melihat situasi. Beberapa pemuda mendekati dan melepaskan tembakan-tembakan ke arahnya. Brigjen itu tewas seketika. Sedangkan ketiga perwiranya, yang luka-luka, menyelamatkan diri dengan terjun ke sungai. Pernyataan resmi dari pihak Indonesia mengatakan Mallaby mati akibat ledakan granat di dalam mobilnya sendiri. Sedangkan pihak penyidik Inggris yang memeriksa di tempat kejadian mendapatkan mobilnya masih utuh, tidak ada tanda-tanda bekas ledakan.
Mallaby tewas hanya 5 jam setelah perundingan damai di gubernuran yang ikut dihadirinya.
Drama Jembatan Merah itu berakhir setelah Venugopal bersedia menyerah kepada TKR. Namun Mayjen Mohamad yang sempat dijadikan sandera baru dilepas satu jam setelah seantero tentara Inggris meninggalkan gedung Internatio dengan aman. Radio Surabaya mengumumkan kematian Mallaby dan kemenangan pejuang kemerdekaan. Tapi Jenderal Christison, sama sekali tak bisa menerima hal itu. Pada 31 Oktober, Panglima Sekutu itu menyerukan agar mereka yang tersangkut pembunuhan Mallaby menyerahkan diri.
Ia pun menyatakan akan mengerahkan kekuatan darat, laut, udara dan persenjataan modern yang ada padanya untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Bilamana dalam tindakan ini terjadi korban jiwa atau luka-luka, maka tanggung-jawabnya terpulang pada orang-orang Indonesia yang terlibat kejahatan yang telah disebutkannya itu. Christison menegaskan, kekerasan akan dihadapi dengan kekerasan.
Menolak Ultimatum
Sudah nyata Inggris akan menuntut balas. Lagi pula ada 12.000 interniran, kebanyakan perempuan dan anak-anak, masih tertahan di kota. Sementara 20 ribu tentara dan laskar Indonesia masih intact. Belum lagi 120.000 rakyat dan pemudanya yang bersenjatakan tombak dan parang. Dalam tiga hari, kekuatan Inggris di Surabaya dijadikan satu divisi lengkap. Divisi India ke-5 itu didukung unsur angkatan laut dan udara. Sebuah kapal penjelajah "Sussex", tiga destroyer, "Caesar", "Carron" dan "Cavalier", serta kapal bendera "Bulolo" bersiaga di perairan Tanjung Perak. Juga didatangkan delapan pembom Thunderbolts dan dua penyergap Mosquitoes.
Panglima divisi tersebut, Mayjen Mansergh, yang juga adalah Panglima AD Sekutu di Jawa Timur menyalahkan para pemimpin Indonesia atas kerusuhan yang merenggut banyak nyawa itu. Dengan dalih Surabaya telah diduduki oleh perampok dan bahwa pihak Indonesia menghambat misi Sekutu, maka tentara Inggris akan memasuki kota Surabaya dan daerah sekitarnya untuk melucuti "gerombolan yang tidak mengenal tertib hukum".
Gubernur Jawa Timur (Jatim), Suryo, memperingatkan Mansergh, agar tentaranya jangan mencoba masuk ke kota, karena akan berdampak buruk bagi ketentraman dan ketertiban. Tapi peringatan gubernur Jatim itu dijawab Mansergh dengan pamflet ultimatum yang disebarkan dari udara. Intinya, semua pemimpin Indonesia, termasuk pemimpin pemuda, kepala polisi dan pimpinan Radio Surabaya harus melaporkan diri di Batavia-weg mulai jam 18.00 tanggal 9 November. Mereka harus membawa senjata yang dimilikinya. dan meletakkannya pada jarak 100 yard dari tempat pertemuan.
Lalu mereka harus mendekat dengan kedua tangan di atas kepala, selanjutnya semua akan ditangkap dan ditawan. Mereka harus menandatangani dokumen menyerah tanpa syarat. Gubernur Suryo, melalui radio Pk. 23.00, dengan tegas menolak ultimatum itu. Tidak satu pun pejuang yang muncul untuk memenuhi perintah Mansergh.
Pukul 06.00, 10 November 1945. Ketika batas waktu habis, divisi tempur Inggris memasuki kota Surabaya yang serta merta disambut perlawanan sengit dari TKR dan pejuang RI yang bersenjata senapan mesin, mortir, tank dan meriam artileri. Thunderbolts dan Mosquitos Inggris melakukan strafing ke sasaran gedung-gedung yang dijadikan kubu pertahanan Indonesia. Inggris menguasai Surabaya setelah pertempuran sengit "dari pintu ke pintu dan lorong ke lorong".
Pasukan Indonesia mengundurkan diri dan membangun pusat-pusat perlawanan di luar kota. Peristiwa 10 November di Surabaya ini kemudian diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan.

Dikutip dari "Menjadi TNI", buku biografi Himawan Soetanto yang tengah disusun penulis.

Kami mengucapkan Selamat atas Ditetapkannya oleh Pemerintah pada tanggal 6 November 2008 dengan kep.Pres no.041/TK/th 2008, "Bung Tomo" menjadi Pahlawan Nasional.....M E R D E K A

Daendels tiba di Jawa

Oleh Djoko Marihandono

Herman Willem Daendels memulai jabatan sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat dia menapak Pulau Jawa, tanggal 1 Januari 1808 dengan menumpang kapal Virginia. Perjalanan panjang ditempuh Daendels dari Eropa menuju Jawa mengingat kala itu lautan sudah dikuasai angkatan laut Kerajaan Inggris yang maha kuasa semasa Perang Napoleon berkecamuk di Eropa, Afrika dan Asia. Sejarawan Djoko Marihandono yang mengadakan penelitian tentang Daendels dan Hindia Belanda di bawah kekuasaan Prancis menjelaskan, dalam diskusi terbatas di Harian Kompas, betapa Daendels harus kucing-kucingan untuk menempuh perjalanan berbahaya dari Eropa tanggal 18 Februari 1807. Dia sempat menghadap Napoleon Bonaparte di Paris untuk menyampaikan usulan kebijakan yang akan diterapkan di Hindia Timur (Nusantara). Kala itu, Belanda yang beralih sistem menjadi Republik Bataaf (1795-1806) kemudian diduduki Prancis yang menetapkan Louis Napoleon (orang Belanda menyebut sebagai Lodewijk Napoleon-red) untuk memimpin Belanda sebagai wilayah Prancis. Daendels mendapat promosi kenaikan pangkat dari Kolonel Jenderal menjadi Marsekal, kata Djoko.
Daendels memiliki kewenangan luas yakni dari Tanjung Harapan di Afrika Selatan hingga ke Hindia Timur (Nusantara-red ). Namun, pada kenyataan, kala itu-tahun 1808- kekuasaan Napoleon di Afrika Selatan dan Nusantara hanya tersisa di Pulau Jawa.
Perjalanan Daendels memakan waktu 10 bulan. Dia pergi ke pelabuhan Bordeaux, tetapi laut sudah diblokade Inggris sehingga harus mencari alternatif ke Lisabon di Portugal. Lagi-lagi dia menghadapi kondisi serupa yakni blokade laut Inggris.
Pramoedya Ananta Toer mencatat dalam Jalan Pos Jalan Daendels, betapa Daendels harus menyaru dan memalsukan identitas agar dapat meloloskan diri dari Eropa menuju Jawa.
Akhirnya Daendels meninggalkan Portugal dan tiba di Maroko. Ketika itu, Maroko baru saja menyetujui perjanjian damai dengan Eropa untuk mengakhiri perdagangan budak bangsa Eropa (Giles Milton, White Gold). Salah satu panglima angkatan laut Inggris yang memaksa penguasa Maroko dan Aljazair mengakhiri perbudakan bangsa kulit putih adalah Laksamana Thomas Pellew yang juga pernah memblokade Batavia dan membombardir Pulau Onrust (catatan dalam White Gold dan pameran VOC di Erasmus Huis, 2008).
Di Maroko, Daendels sempat dirampok bajak laut sehingga kehilangan semua dokumen. Dia meloloskan diri ke Kepulauan Kanari di lepas pantai barat Afrika-kini wilayah Spanyol-untuk mencari kapal ke Asia. Djoko mencatat, di Pulau Kanari, Daendels berhasil menyewa kapal Amerika, Virginia yang mengantarnya menyelinap ke Pulau Jawa.

"Palagan" Surabaya 28–30 Oktober 1945

Oleh DAUD SINJAL
Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November adalah untuk mengenang peristiwa heroik rakyat Surabaya melawan tentara Inggris. Namun perlu pula dikenang peristiwa yang mengawalinya. Pertempuran 28-30 Oktober 1945 merupakan "palagan" yang sebenarnya, di mana pasukan Indonesia memaksa Inggris mengibarkan bendera putih.
Tentara Inggris mendarat di Surabaya untuk menegakkan ketertiban dan keamanan, membebaskan semua tawanan perang Sekutu, mengevakuasi interniran, melucuti, dan memulangkan tentara Jepang. Pasukan yang dikirim ke Surabaya adalah Brigade ke-49, Divisi 23 India, di bawah komando Brigjen Mallaby. Kekuatannya 4.000 orang, terdiri dari batalyon Mahrattas dan Rajputana Rifles. Perwira-perwira komandannya campuran, Inggris dan India.
Pemerintah RI di Jakarta, meminta pemerintah daerah, TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan para pejuang di Surabaya menerima baik dan membantu kelancaran misi Inggris. Karena goodwill ini merupakan bagian dari langkah RI untuk mendapatkan pengakuan dari Sekutu, pemenang Perang Dunia II.
Pimpinan tentara Inggris, dua kali bertemu dengan pimpinan pemerintahan dan tentara Indonesia di Surabaya. Pertama pada hari pendaratannya, 25 Oktober 1945 dan kedua, 26 Oktober. Pertemuan berlangsung dalam suasana bersahabat. Namun pihak Indonesia memperingatkan tidak boleh ada satu pun Belanda membonceng pasukan Sekutu ini. Inggris menjamin hal itu tidak akan terjadi. Kedua belah pihak sepakat bekerja sama menjaga ketentraman dan ketertiban. Dan agar kerja sama bisa berjalan baik, dibentuk Contact Committee.
Provokatif
Mentaati niat baik pemerintah pusat, pimpinan perjuangan di Surabaya juga menunjukkan sikap yang luwes. Namun kelonggaran-kelonggaran yang diberikan itu dimanfaatkan Inggris untuk melebarkan dislokasi pasukannya sampai di luar kesepakatan bersama. Mereka antara lain memperkuat posisi di tempat- tempat strategis seperti lapangan terbang Tanjung Perak, perusahaan listrik ANIEM, stasiun kereta api, kantor pos besar dan stasiun radio di Simpang.
Sikap baik RI ini disalahgunakan pula oleh satuan intel brigade yang melakukan raid ke penjara Kalisosok, untuk membebaskan seorang kolonel angkatan laut Belanda (yang ditangkap pemuda saat menjalankan tugas untuk Sekutu) serta perwira-perwira dan staf RAPWI (Rehabilitation of Allied Prisoner of War and Internees) yang ditahan di situ. Inggris juga mengacau di Nyamplungan, menangkapi sejumlah pemuda dan Ketua BKR setempat, serta menyerobot kantor Polisi RI Bubutan dan penjara Bubutan.
Kepercayaan terhadap Inggris serta merta berbalik curiga, ketika pada pagi 27 Oktober, sebuah pesawat Inggris menyebarkan pamflet yang isinya menuntut rakyat menyerahkan kepada Inggris semua senjata dan peralatan militer. Yang tidak mematuhinya akan dihukum mati. Seruan ini dikeluarkan oleh Panglima Divisi ke-23, Mayjen Hawthorn (bermarkas di Jakarta dan wewenangnya meliputi Jawa-Bali-Lombok). Pihak Indonesia mencurigai keras Inggris tengah membuka pintu untuk Belanda kembali ke sini.
Pemimpin-pemimpin RI di Surabaya memperingatkan Mallaby bahwa leaflet Hawthorn dan perbuatan yang dilakukan pasukannya mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Para pemuda Surabaya bereaksi dengan meringkus serdadu-serdadu Inggris yang menduduki Nyamplungan dan Bubutan. Sejumlah prajurit Inggris dan India yang sedang pesiar di kota juga diculik dan dibunuh. Sebaliknya, tanggal 28 Oktober, Inggris melakukan perampasan senjata dan mobil-mobil pemuda.
Sore harinya, pimpinan TKR memutuskan melakukan serangan umum terhadap semua posisi Inggris di Surabaya. Radio pemberontak berulang-ulang mengumandangkan panggilan pada rakyat untuk mengangkat senjata dan menyerang secara serentak kedudukan pasukan Inggris. Sore dan malam hari itu juga pecah pertempuran sporadis di berbagai tempat di kota.
Inggris Terjepit
Pertempuran besar meletus pagi 29 Oktober. Serangan fajar TKR dibuka pukul 05.00. Tembakan pistol, senapan, senapan mesin berat dan ringan sampai mortir saling bersahutan. Asap membumbung di atas kota Surabaya. Para tawanan perang dan kaum interniran yang sudah bergembira menunggu pembebasan mereka, kembali ciut hatinya, karena terkurung di tempat-tempat penampungan yang sekitarnya telah menjadi ajang pertempuran yang sengit.
Pasukan Inggris terjepit, bahkan seantero Brigade 49 ini terancam musnah. Kesalahan mereka adalah menganggap enteng perlawanan rakyat dan TKR, lalu menghadapinya dengan satuan-satuan kecil yang terpecah-pecah di berbagai tempat. Perbekalan pelurunya juga hanya untuk pertempuran garis pertama. Namun, begitu terdesak, mereka pun sulit mendatangkan bala bantuan, karena pasukan besar Inggris lainnya paling dekat berjarak 200 mil, yakni brigade yang berada di Semarang. Amunisi dan logistik tambahan yang didrop dari udara malah jatuh ke pihak RI.
Salah satu pertempuran dramatis berlangsung selama lima jam di jembatan Wonokromo, sebelum akhirnya pasukan Inggris kehabisan peluru. Dua peleton yang kebanyakan orang India terisolir dan terkepung di situ. Mereka nyaris dihabisi oleh massa rakyat yang tidak tahu hukum perang. Sejumlah serdadu India berteriak-teriak "Muslim, muslim..!", memohon jangan dibunuh.
Personel TKR sekuat tenaga mencegah pembantaian tersebut. Sisa-sisa pasukan Inggris-India itu dilarikan ke Tanjung Perak dengan truk TKR yang mengibarkan bendera putih. Kekalahan di Wonokromo ini membuat kekuatan Inggris terpotong dua. Satunya yang bertahan di kota dan lainnya di sekeliling markasnya di Tanjung Perak
Kali Mas yang membelah kota menjadi saksi keganasan perang ini. Di sungai yang keruh itu mengambang mayat-mayat tentara asing tersebut, sebagian tanpa kepala atau anggota badan lainnya. Menurut sumber Inggris, korban di pihak mereka 200 orang tewas atau hilang, dan 80 luka-luka. Yang memilukan adalah nasib ratusan interniran yang terdiri dari perempuan dan anak-anak. Konvoi truk yang mengangkut mereka dari kamp Darmo terjebak di daerah pertempuran, dan menjadi sasaran amukan laskar rakyat.
Panglima Tentara Sekutu di Indonesia (AFNEI - Allied Forces Netherlands East Indies), Letjen Sir Philip Christison berusaha menyelamatkan pasukannya di Surabaya dengan meminta pemimpin RI di Jakarta turun tangan. Atas permintaan Christison, 29 Oktober petang Presiden Soekarno, terbang ke Surabaya, didampingi Wakil Presiden Hatta dan Menteri Pertahanan Amir Sjarifudin. Pagi 30 Oktober, Bung Karno bersama Mayjen Hawthorn dan Brigadir Mallaby mengadakan perundingan damai dengan para pemimpin pejuang di Gubernuran Surabaya.

Dikutip dari "Menjadi TNI", buku biografi Himawan Soetanto yang tengah disusun oleh penulis.

Soekarno - Ibrahim di Taiping

Oleh : Rosihan Anwar
Insinyur Soekarno, Drs Mohammad Hatta, dan Dr Radjiman Wediodiningrat, setelah mengunjungi Marsekal Terauchi di Dalat membicarakan soal kemerdekaan Indonesia, tiba kembali di Lapangan Terbang Kemayoran pada 13 Agustus 1945. Kemudian, Soekarno berpidato di depan rakyat yang menyambutnya. Ia mengatakan, "Sebelum jagung berbunga, Indonesia pasti merdeka." Sejarawan Dr Rushdi Husein memberikan kepada saya kliping koran Asia Raja, 16 Agustus 1945, dan di situ ada wawancara dengan Soekarno-Hatta. Antara lain mereka bilang: "Dalam perjalanan pulang kami berjumpa dengan Letnan Kolonel Ibrahim Yaacob dan beberapa opsir Giyuugun lainnya, dan berjumpa pula dengan Dr Gaos Mahjoedin. Mereka menyatakan bahwa rakyat di tanah Melayu ingin bersatu dalam negara Indonesia."
Ibrahim Yaacob, pemimpin Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang didirikan, 1938, lahir pada 1911 di Temerloh, Pahang. Leluhurnya berasal dari Bugis. Lulus dari Sultan Idris Training College, 1931, pada usia 29 tahun Ibrahim menjelma sebagai nasionalis radikal yang mengagumi Soekarno. Pada 1941 dengan bantuan uang dari Konsul Jenderal Jepang di Singapura, Ibrahim membeli surat kabar Melayu di Singapura Warta Malaya. Ketika pecah Perang Pasifik 7 Desember 1941, Ibrahim bersama 110 anggota KMM dipenjarakan oleh Inggris. Tentara Jepang mendarat di pantai timur semenanjung Melayu dan pemuda-pemuda dari KMM menjadi pandu penunjuk jalan dan juru bahasa bagi tentara Jepang. Sebagaimana Jepang di Jawa membentuk tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan di Sumatera, Giyuugun, maka juga di Malaya dibentuk Giyuugun. Ibrahim dilatih selama enam bulan dan sebelum Juni 1944 dia dilantik sebagai Komandan Giyuugun dengan pangkat Letnan Kolonel. Demikian Cheah Boon Kheng dalam makalahnya. Pada bulan-bulan awal 1945, kelompok KMM yang diilhami oleh perkembangan politik di Pulau Jawa, di mana Soekarno diberi ruang gerak lebih luas, menyusul janji kemerdekaan oleh PM Koiso 7 September 1944, menghidupkan cita-cita pan-Indonesia merdeka dan mulai memberikan dukungan kepada gagasan Indonesia Raya. Untuk menjamin bahwa Malaya dimasukkan ke dalam program Indonesia untuk kemerdekaan, Ibrahim mengutus tiga wakilnya ke Jakarta untuk bertemu dengan Soekarno. Di Jakarta, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia membicarakan tapal batas negara Indonesia mendatang, apakah berupa bekas Hindia Belanda, atau bekas Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Niauw Guinea, Borneo Utara dan Timor Timur Portugis. Ataukah bekas Hindia Belanda minus Niauw Guinea. Muhammad Yamin menganjurkan alternatif kedua, yakni Indonesia Raya. Soekarno setuju dan pada pemungutan suara 39 dari 62 anggota Badan tersebut memilih Indonesia Raya.
Pada 8 Agustus 1945, satu delegasi Indonesia terdiri dari Soekarno, Hatta, dan Radjiman, pergi ke Saigon menemui Marsekal Terauchi. Dalam perjalanan pulang ke Indonesia pada 13 Agustus delegasi itu mampir di Taiping dan di sana bertemu dengan Ibrahim Yaacob, yang memberitahukan kepada Soekarno dan Hatta bahwa orang-orang Melayu ingin mencapai kemerdekaan bagi Malaya (tidak termasuk Singapura) di dalam rangka Indonesia Raya. Dia mengusulkan agar kemerdekaan Malaya juga diumumkan akhir Agustus. Soekarno yang duduk di samping Hatta terharu oleh antusiasme Ibrahim. Dijabatnya tangan Ibrahim, lalu berkata "Mari kita ciptakan satu tanah air bagi mereka dari keturunan Indonesia". Ibrahim menjawab "Kami orang Melayu akan setia menciptakan ibu negeri dengan menyatukan Malaya dengan Indonesia yang merdeka. Kami orang- orang Melayu bertekad untuk menjadi orang Indonesia".
Semua itu tidak sampai terjadi. Jepang kalah perang dan menyerah 15 Agustus. Ibrahim diperintahkan untuk membubarkan Giyuugun. Cita-cita Indonesia Raya ambruk. Tanggal 19 Agustus dengan pesawat Jepang Ibrahim terbang ke Jakarta bersama istrinya, iparnya Onan Haji Siraj dan Hassan Hanan. Setibanya di Jakarta, Soekarno mengatakan kepada Ibrahim bahwa gagasan memasukkan Malaya tidak mudah karena kita harus berkelahi dengan Inggris dan Belanda, pada waktu yang bersamaan. Tapi, Soekarno menyarankan agar Ibrahim dan rekan-rekannya bergabung dalam perjuangan di Jawa untuk mencapai cita-cita Indonesia Raya. Sejak itu Ibrahim mengalami hidup sebagai seorang yang diasingkan, dan baru 1973 dia menginjakkan kakinya lagi di bumi Malaysia. Sebelum itu, dia tidak bisa kembali, karena dilarang oleh pemerintah Malaysia. Pada November 1955, kurang lebih dua tahun sebelum Malaya merdeka, Tengku Abdul Rachman sebagai Chief Minister Malaya mengunjungi Jakarta atas undangan Presiden Soekarno. Ibrahim bertemu secara informal dengan Tengku, waktu itu, tapi pendirian mereka sangat berbeda. Tengku mau Malaya merdeka dalam Commonwealth Inggris. Ibrahim mau Malaya merdeka melalui bergabung dengan Indonesia dalam rangka Indonesia Raya. Di bawah perlindungan Soekarno, Ibrahim diangkat sebagai anggota parlemen Indonesia di mana dia dikenal sebagai Iskandar Kamel. Ketika Soekarno jatuh dari kekuasaan, pasca-G-30-S, 1965, Ibrahim melepaskan politik dan memulai Bank Pertiwi di mana dia jadi Dirut sampai tutup usia di Jakarta, 8 Maret 1979. Ibrahim Yaacob dimakamkan di Kalibata sebagai tanda bahwa Indonesia menghormatinya sebagai seorang patriot. Inilah kisah Ibrahim Yaacob, pemimpin Melayu yang bertemu dengan Soekarno-Hatta di Taiping Agustus 1945 untuk membicarakan cita-cita Indonesia Raya yang tidak pernah terwujud.
*Penulis adalah wartawan senior. *foto : pertemuan Taiping. *Tulisan dari Suara Pembaruan 26 Agustus 2008

Tjarda dibebaskan

Oleh Rosihan Anwar.
Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, setelah mendekam dalam penjara Jepang di Manchuria menyusul kapitulasi Belanda di Kalijati 9 Maret 1942, dibebaskan oleh tentara Uni Soviet pada 17 Agustus 1945, kebetulan persis pada hari Soekarno-Hatta menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itulah uniknya sejarah. Tjarda bersama komandan tentara Knil, Letjen Hein Ter Poorten (1888-1968), yang tinggal di vila Mei Ling Bandung, diangkut ke penjara Sukamiskin yang pada awal 1930-an tempat ditahannya Ir Soekarno. Pada 16 April mereka dipindahkan oleh Jepang ke tangsi Batalyon X di Jakarta. Pada 5 Januari 1943, mereka berada di penjara Changi di Singapura. Pada 10 Januari dibawa ke Jepang. Lalu dipindahkan ke Formosa (Taiwan di mana mereka disuruh menggembala kambing). Pada 9 Oktober, mereka diangkut ke Manchuria dan diinternir di Sian, 200 km sebelah utara Kota Mukden. Setelah Uni Soviet mengumumkan perang kepada Dai Nippon, maka 17 Agustus 1945 mereka dibebaskan oleh ten-tara Uni Soviet. Pada 1 September 1945 mereka diterbangkan dari Chungking ke Colombo, Ceylon. Ketika tiba di Colombo, Dr HJ van Mook, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menelepon Tjarda untuk singgah sebentar di Batavia, tapi Tjarda menolak. Pada 9 September 1945 Tjarda dan Ter Poorten disambut oleh Putri Juliana di Bandara Eindhoven.
Pengarang J de Kadt, yang diinternir di Cimahi pada zaman Jepang, bersikap pro-Republik Indonesia, menulis dalam buku, De Indische Tragedie, tentang Gubernur Jenderal Tjarda. Tjarda dengan senyuman kaku dan konvensional selalu memperlihatkan bagian atas giginya. Tapi, terhadap pergerakan rakyat Indonesia untuk merdeka, dia sama sekali tidak ramah dan simpatik. Tjarda, yang tergolong kaum bangsawan Belanda adalah reaksioner, konservatif, dan tidak senang terhadap politik etis dan progresif dari kalangan tertentu di Negeri Belanda terhadap kaum nasionalis Indonesia. Pada 1936, dia mulai menjabat sebagai Gubernur Jenderal dan segera berhadapan dengan keinginan kaum nasionalis Indonesia. Anggota Volksraad, Soetardjo Kartohadikoesoemo, mengajukan sebuah mosi yang meminta parlemen Belanda mengadakan konferensi para wakil Negeri Belanda dan Hindia Belanda untuk membicarakan sebuah rencana yang perlahan-lahan akan membawa pada suatu keadaan kemerdekaan bagi Hindia. Dipikirkan dalam masa sepuluh tahun, Soetardjo menjelaskan, ini bukan berarti lepas dari Negeri Belanda. Semacam status dominion atau gemenebest. Ternyata akhir September 1936 mosi Soetardjo diterima di Dewan Rakyat dengan 26 suara pro dan 19 suara anti. Tjarda, yang dikenal sebagai orang yang bekerja dengan cepat dan tertib, barulah pada September 1938 -- jadi dua tahun kemudian-- mengirimkan petisi Soetardjo itu ke pemerintah di Nederland. Disertai dengan nasihat Gubernur Jenderal yang berbunyi "Mosi itu dalam bentuk yang sekarang secara konstitusional tidak bisa diterima". Pada 16 November 1938, petisi Soetardjo dengan keputusan Kerajaan ditolak. Itulah ilustrasi dari sikap Tjarda terhadap gerakan nasionalisme Indonesia.
Peristiwa kematian anggota Volksraad, Mohamad Hoesni Thamrin, yang serba misterius, terjadi di bawah pemerintahan Tjarda. Pada 8 Januari 1941, tokoh pemimpin kaum Betawi dan anggota Parindra itu dikenakan tahanan rumah dengan cara menghina sekali. Tiga hari kemudian orang menemukan jenazah Thamrin. W Buijze dalam bukunya Kalijati, 8-9 Maret 1942- De ondergang van een wereldri jk, yang baru terbit di Negeri Belanda, menulis "Mengenai apa yang persis telah terjadi, orang bungkam dalam semua bahasa. Orang hanya beranggapan bahwa telah terjadi bunuh diri sendiri (zelfmoord) selama tahanan rumah Thamrin, di bawah mata para penjaganya. Kabar angin melakukan pekerjaannya. Soal itu sangat berat bagi pemerintah Hindia. Pemakaman nasionalis besar yang tutup usia pada umur 47 tahun berwujud sebuah demonstrasi besar-besaran dari lebih 10.000 orang Indonesia untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan". Kekecilan jiwa Tjarda kentara pada perundingan di Kalijati 8-9 Maret 1942. Jepang menuntut agar Jenderal Ter Poorten bersama Gubernur Jenderal Tjarda datang dari Bandung ke Kalijati untuk merundingkan soal kapitulasi Belanda. Waktu diberitahu oleh Poorten, Tjarda menolak. Seperempat jam kemudian, Ter Poorten menelepon lagi. Dia bilang Bandung akan dihancurkan oleh Jepang, Vaarwel Tot Betere Tijden, Tjarda punya tabiat halsstarrig atau keras kepala. Waktu Ter Poorten menganjurkan agar di semua mobil dikibarkan bendera putih, Tjarda menolak, maka di mobilnya tetap berkibar bendera Belanda. Tiba di vila Isola, perwira staf Jepang datang bertanya, apakah Gubernur Jenderal mau melapor kepada Jenderal Imamura di Kalijati. Tjarda cuek saja. Dia bilang: "Bila orang Jepang itu betul-betul mau melihat saya, biar dia datang ke mari. Dia lalu bisa yakin saya memang ada dalam mobil". Akhirnya pukul 10.30 iring-iringan mobil pihak Belanda bisa bergerak menuju Kalijati. Di sana berlangsung drama kapitulasi Belanda kepada Jepang. Tjarda memperlihatkan sikap yang tidak bermartabat, sehingga satu ketika praktis diusir oleh Jenderal Imamura dari ruang perundingan. Setibanya di Nederland dari penjara di Manchuria, Tjarda berhenti sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 16 Oktober 1945. Tapi, jabatan baru diciptakan buat dia, yaitu sebagai Duta besar Belanda di Paris. Jenderal Ter Poorten hilang sama sekali dari pentas. Tjarda tetap tidak setuju dengan Indonesia Merdeka. Tetap benci kepada Soekarno dan RI. Dia meninggal dunia pada usia tua sekali, yakni 98 tahun.
Penulis adalah wartawan senior
Tulisan ini dari Suara pembaruan http://www.suarapembaruan.com/last/index.html

Dari TKR sampai TRI

Seperti tertulis dalam sejarah, PETA (Tentara Sukarela Pembela Tanah Air) dibubarkan sendiri oleh bosnya, Jepang. Pada tanggal 18 Agustus 1945 muncul perintah tersebut dari pimpinan tentara Jepang agar Daidang (setingkat batalyon) PETA dibubarkan. Bahkan Panglima tentara ke 16 yang berkuasa di Jawa, Jenderal Nagano Yuchiro pada tanggal 19 Agustus 1945 mengucapkan pidato perpisahan pada semua anggota PETA yang dibubarkan itu. Pembubaran ini diikuti pelucutan senjata para anggotanya. Setelah itu mereka disuruh pulang dengan diberikan bekal seperlunya. Setelah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) sebagai bagian daripada Badan Pertolongan Korban Perang. BKR bukan badan militer dan semata-mata semacam Hansip Wanra saja saat itu. Pada tanggal 5 Oktober 1945, B.K.R ini dengan maklumat Pemerintah no.6, telah ditransformasikan menjadi T.K.R (Tentara Keamanan Rakyat). Isi maklumat : untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 6 Oktober 1945 keluar maklumat tambahan yaitu, sebagai menteri keamanan rakyat diangkat Soeprijadi. Ternyata Soeprijadi sang tokoh pimpinan pemberontakan PETA Blitar ini, tidak pernah muncul. Namun Pemerintah tetap mempertahankan namanya sampai nanti Soedirman diangkat sebagai Panglima T.K.R. Perihal TKR ini dibicarakan untuk pertama kali oleh kabinet R.I pertama (Kabinet Presidentiel dipimpin Presiden Soekarno) pada tanggal 15 Oktober 1945 bertempat dirumah Soekarno jalan Pegangsaan Timur no.56 Jakarta. Semua menteri hadir kecuali Soekarno. Para mantan tentara KNIL (tentara Hindia Belanda) yang hadir adalah Oerip Soemohardjo, Soedibjo, Samidjo dan Didi Kartasasmita. Mantan PETA yang hadir adalah Dr Soetjipto dan Kafrawi. Saat itu berhasil ditetapkan bahwa Oerip Soemohardjo, mantan mayor KNIL yang sudah pensiun, sebagai Kepala Markas Besar Oemoem dan juga sebagai formatir organisasi. Markas besar T.K.R (MBT) segera dibentuk dengan kota Yogya sebagai pusatnya. Untuk pengembangan di Sumatera, pada tanggal 5 November 1945 Dr AK Gani diangkat sebagai organisator dan koordinator T.K.R diseluruh Sumatrera. Tanggal 20 Oktober 1945, Kementerian Keamanan Rakyat mengumumkan secara resmi pengangkatan Soeprijadi selaku Panglima dan Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf. Nama lain yang disebut-sebut adalah Moehamad Soeljoadikoesoemo sebagai menteri keamanan ad interim. Tapi karena penolakan dari berbagai pihak dia tidak pernah memangku jabatan tersebut. Menteri Keamanan Rakyat baru diisi oleh Amir Sjariifudin dalam Kabinet Sjahrir pertama (kabinat RI ke II) pada Bulan Oktober 1945. Pada tanggal 27 Oktober 1945 Pemerintah mengeluarkan maklumat tentang T.K.R. yaitu sebagai bagian dari maklumat pemerintah tentang pemberian perintah dan petunjuk kepada penduduk. Dikatakan : Pemerintah R.I lagi berusaha menyusun secepat-cepatnya TENTARA KEAMANAN RAKYAT untuk menanggung kemanan Dalam Negeri….. Kemudian agar para pemuda yang berminat berpartisipasi pada lembaga militer ini. Pada tanggal 2 Nopember 1945, pemerintah nasional kota Jakarta misalnya, memang menyerukan agar para bekas PETA, HEIHO, militer Hindia Belanda, Pelopor, Hisbullah, dan para pemuda lainnya yang berumur 18 tahun keatas supaya mendaftarkan namanya bagi tentara keamanan rakyat. Pendaftaran dilakukan dibalai agung kota (kira-kira sekarang kator DKI Jaya), Gambir Selatan no.9. mulai tanggal 3 November 1945 jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Meskipun Kepala Staf dan MBT sudah ada tapi Panglima T.K.R baru saja terpilih pada tgl 12 November 1945 dalam konperensi tentara di Yogya. Kolonel Soedirman mantan Daidancho PETA dan komandan batalyon Banyumas terpilih secara aklamasi dalam konperensi T.K.R di Yogyakarta itu. Tapi dirinya baru pada tanggal 18 Desember 1945 atau dalam masa pemerintahan kabinet Sjahrir I, resmi ditetapkan sebagai Panglima Besar. Penundaan pelantikan ini menurut Anderson menandakan adanya persaingan dan pertentangan antara pemerintah dan komando tertinggi militer. Soedirman sendiri setelah konperensi TKR di Yogya sempat kembali dahulu kepada induk pasukannya di Kroya dan memimpin pertempuran di Ambarawa. Bintangnya memuncak naik ketika sebagai Panglima Perang berhasil dengan gemilang mengusir tentara Sekutu dari Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1946. Organisasi T.K.R awal sangat besar. Organisasi ini menganut konsep struksur organisasi KNIL yaitu berbentuk Komandemen, Divisi, dan Resimen. Komandemen yang telah dibentuk saat itu adalah Komandemen Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Komandemen membawahi sejumlah Divisi. Misalnya Jawa Barat yang dipimpin oleh jenderal mayor Didi Kartasasmita dan bermarkas di Purwakarta, memiliki tiga Divisi. Dibawah Divisi terdapat sejumlah resimen dan selanjutnya. Baik Komandemen maupun Divisi pada dasarnya sudah menganut konsep teritorial. Selama Pemerintahan Sjahrir, tentara berhasil mengkonsolidasikan diri dengan baik dan menuju kesempurnaan organisasi. Pada tanggal 7 Januari 1946 dikeluarkan maklumat no.2 tentang perubahan nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan rakyat (juga disingkat T.K.R). Kementerian keamanan diganti namanya menjadi kementerian pertahanan. Tanggal 25 Januari 1946 T.K.R dirubah lagi menjadi T.R.I (Tentara Republik Indonesia). Dan satu bulan kemudian yaitu pada tanggal 23 Februari 1946 dibentuklah panitia besar penyelenggara organisasi tentara. Tugas pokok panitia ini adalah membentuk peraturan tentang,
1. Bentuk kementerian pertahanan
2. Bentuk ketentaraan.
3. Kekuatan tentara.
4. Organisasi tentara..
5. Peralihan dari keadaan TKR kekeadaan susunan TRI.
6. Kedudukan laskar-laskar dari barisan-barisan bersenjata dari badan-badan ketentaraan yang bukan badan pemerintah.
Sebagai anggota panitia diangkat, Didi Kartasasmita, Kafrawi, Suryadarma, Sukandar, Soejoto, Holan Iskandar, TB Simatupang,Oerip Soemohardjo, Sutirto, Mr Soepomo, Ir Rooseno dan Drg Mustopo. Lalu pemerintah menetapkan susunan markas besar dan kementerian pertahanan baru. Setelah itu pada tanggal 23 Mei 1946, markas tertinggi tentara mengundang rapat seluruh pimpinan divisi dan resimen. Musyawarah besar ini membahas struktur organisasi T.R.I yang baru yang lebih kompak dan efisien. Dengan perkataan lain Komandemen ditiadakan dan sebagai penggantinya di Jawa dibentuk tujuh buah divisi. Nasution bercerita dalam bukunya, Di gedung Sekolah Kepandaian Puteri sebelah barat laut M.B.T, diadakan rapat penerangan (briefing). Kemudian timbullah proses penentuan Panglima-panglima baru menurut organisasi baru, yang berarti jumlah Panglima berkurang dari 10 menjadi 7 dan 3 Panglima Komandemen ditiadakan…..pemilihan dilakukan oleh komandan-komandan resimen…..ternyata saya diangkat sebagai Panglima Divisi I.

Alternative Fuels as a Solution: History of Alternative Fuel Development

Alternative Fuels as a solution : History of Alternative Fuel Development
by Zach Carson
The history of biofuels has less to do with technology advancements and more to do with political and economical greed. In order to understand the foundation for biofuel technology though, it is necessary to know the history of the diesel engine. In 1893, a German Inventor named Rudolph Diesel published a paper entitled "The theory and Construction of a Rational Heat Engine". In this paper, he described a revolutionary new engine where air would be compressed by a piston to increase pressure and therefore raise temperatures. (Planet Fuels, 2001) Because of the high temperatures, it was found that the engine could run off a variety of vegetable oils such as hemp and peanut oil. In 1911, at the Worlds Fair in Paris, Rudolph ran his engine on peanut oil, and later described that "the diesel engine can be fed with vegetable oils and will help considerably in the development of the agriculture of the countries which use it." Rudolph wanted an alternative to expensive and inefficient steam engine, and his new diesel engine was the answer.
Two years after the Worlds Fair, Diesel was found dead. It was rumored that the German government assassinated him in order to keep his new technology out of the UK submarine fleet. Shortly after this, the Germans introduced diesel engine technology in their U-boats, which contributed to much of their success during wartime. After his death, the petroleum industry capitalized on this new engine, altering it to run on the by-product of petroleum distillation called "Diesel #2". (Boyle, 2003)
Also during this time, Henry Ford, creator the Model T and contributor to the advancement of the assembly line, became convinced that renewable resources were the key to success in the automotive field. Ford built an ethanol plant in the Midwest, and formed a partnership with Standard Oil to sell and distribute it in the states. In the early 1920's, biofuels made up 25 percent of all fuel sales. (Sahlman, 2003). But, with the rapid growth of industry and economic growth of major players in the industrial field, biofuels and renewable resource growth was threatened. There were a few major players who had a lot of political pull and contributed to the downfall of biofuels and renewable resources. William Randolph Hurst produced nearly all the paper in the US, and was threatened by the many uses of the hemp plant. Andrew Mellon, secretary of the Treasurer and financial backer of the DuPont Company, patented a chemical necessary to produce wood pulp in paper. The Rockefellers were developing large empires from the use of petroleum, and biofuels threatened all of their niche their markets. These key players all had vested interests in seeing renewable resource use decreased, the hemp industry destroyed and biomass fuels forgotten. (PlanetFuels, 2003)
By the beginning of World War II, by undercutting biomass fuel prices, the petroleum companies monopolized on fuel causing the biomass industry shut down. The industry's agenda was to make more money, and they had no interest in the effects their greed would have on following generations.
Throughout the next couple decades, the petroleum and automotive industries grew tremendously, both in their economics and political power. Due to our increasing dependency for oil, the US began importing from other countries at low prices. In the early 1970's, the US supply of oil became limited and we had to rely on foreign imports to run our country. In 1973, OPEC, an organization in the Middle East that controls a majority of the world's oil, reduced its output, which caused prices in the US to increase dramatically. With the rising prices of gas, consumers began looking for other methods to support their obsession with travel. So, in 1978, diesel engines began re-gaining popularity and biofuels reentered the consciousness of the country. (NBB, 2005)
Now, almost thirty years later, ideas for alternative fuels are beginning to catch on. Over 200 major fleets in the US now run on biofuels, including US Post Office, US Military, and metropolis transit systems. (NBB, 2005) Hybrid vehicles are being produced by more car companies and sales are increasing throughout the country. Biodiesel is now being produced from many different products: from soybeans and corn in the Midwest, tallow from the slaughter industry, sugar cane in Hawaii and forest wastes in the North West. In Europe, they now have the option for biodiesel at many of their gas stations. Many private groups have caught onto the trend of alternative fuels and have made it their mission to educate people of the uses and technologies involved in using and creating alternative energies.
Despite the resistance of major political and economic powers, biofuel technology and use is beginning to regain its popularity. At this point in history, with increased pollution, global warming, environmental degradation, health problems, and rising prices at the gas pump, the popularity and implementation of biofuels and renewable technology is extremely important for the continuation of our society.

Sayang seribu sayang, bikin Bahan Bakar dari air rupanya belum masuk dalam sejarah alternative fuels.

Seabad Budi Utomo - Tepatkah 20 Mei Jadi Harkitnas ?

Laporan Aboeprijadi Santoso (wartawan Radio Nederland) dari Jakarta 21-05-2008
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut ulang tahun seabad Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas tanggal 20 Mei kemarin, dengan seruan "Indonesia Bisa!". Kata-kata ini diserukannya sampai tiga kali untuk mengajak seluruh bangsa bersemangat optimistis. Celakanya, menjelang kenaikan harga BBM ini, khalayak umum malah menyindir Harkitnas sebagai hari keterpurukan nasional di bawah SBY-JK ("Susah Bbm, Ya Jalan Kaki saja!"). Koresponden Aboeprijadi Santoso pada perayaan harkitnas di museum sekolah kedokteran STOVIA di Kwitang, Jakarta mewawancarai sejarawan Rushdy Hussein.Sejarawan Rushdy Hussein menunjuk, hari lahir Boedi Oetomo 20 Mei 1908 pertama kali dirayakan pada tahun 1948, ketika Republik yang baru ini, terancam terpuruk akibat perpecahan. Kini, harkitnas jadi kontroversi. Presiden Soekarno pada tahun 1948 sudah mengimbau agar tanggal tersebut kelak ditinjau kembali. Jadi, 20 Mei belum tentu tepat sebagai lambang kebangkitan nasional.

Rushdy Hussein [RH]: Ya, hati saya juga melankolik dalam rangka peringatan 100 tahun ini. Sesungguhnya ada yang perlu kita garisbawahi. Kita itu melaksanakan peringatan baru 60 kali.
Aboeprijadi Santoso [AS]: Artinya yang pertama kali tahun 1948.
RH: Tahun 1948. Jadi, ketika itu Hatta baru saja diangkat sebagai perdana menteri, akhir bulan Januari. Amir Sjariffudin sudah selesai. Ketika itu golongan oposisi yang berseberangan dengan pemerintah mengadakan apa yang disebut FDR, Front Demokrasi Rakyat, yang menyatakan pemerintah salah jalan. Perjanjian Renville itu satu kesalahan besar yang merugikan republik.
AS: Perjanjian Renville kan ditandatangani oleh Amir Sjariffudin, pemimpin FDR?
RH: Betul. Amir Sjariffudin menyesal menandatangani hal tersebut. Karena itu memperburuk keadaan. Membuat sebetulnya keadaan republik ini sudah jatuh ketiban tanggal pula. Jadi pada saat itu ada eksponen para elite Indoneisa awal, adalah Ki Hadjar Dewantoro, pendiri Indische Partij dan satu lagi adalah dokter Radjiman. Keduanya itu menghadapi menteri PDK Mr. Ali Sastroamidjojo, membicarakan keterpurukan republik pada tahun 1948. Dan rupa-rupanya hal itu dibawa kepada Bung Karno dan Perdana Menteri Hatta. Lalu mereka mencari acuan supaya bangsa ini bisa termotivasi, mau menyatukan pikiran. Karena republik pada tahun 1948 di pinggir jurang. Seperti telor di ujung tanduk. Dan memang dalam proses kita akan ditiadakan oleh Belanda yang sudah bekerjasama dengan negara-negara bagian, tentunya ya. Kemudian dicarilah dan disepakati bahwa peristiwa lahirnya Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908 diangkat sebagai hari kebangunan nasional. Dan proses selanjutnya adalah membentuk panitia, ketuanya adalah Ki Hadjar sendiri dan anggotanya semua partai politik. Dengan harapan partai politik yang lagi bertengkar ini di dalam wadah itu bisa memiliki kesatuan pendapat melawan Belanda. Misalnya wakil Ki Hadjar adalah Tjoegito, PKI, kemudian dari Masyumi juga, dari PNI, alhasil acara itu diselenggarakan tingkat nasional dan internasional. Di Surakarta itu ada satu monumen, namanya Patung Lilin, Persatuan Partai Politik Indonesia. Kumpulan partai-partai politik. Tugu Lilin itu pada tahun 1933 dilarang oleh Belanda. Nah, tahun 1948 ini menarik, ketika kita dalam situasi yang mencekam, di Solo itu banyak pasukan Hijrah, Siliwangi dan sedikit banyak terjadi konflik juga dengan pasukan yang ada di sana. Itu bisa mengadakan satu pawai bersama. Mengadakan acara-acara pertandingan- pertandingan, ziarah ke makam-makan. Alhasil 20 Mei tahun 1948 itu ada citra barulah, pemikiran-pemikiran baru.
Nah, yang perlu dipertanyakan adalah kenapa Boedi Oetomo. Yang menarik adalah ketika resepsi malam hari, Bung Karno berpidato yang namanya satu machtspolitiek, bagaimana kita menghidupkan semangat politik golongan rakyat untuk melawan Belanda.
AS: Machtspolitiek, politik kekuasaan?
RH: Politik kekuasaan dan tentu bagaimana persatuan. Persatuan kesatuan ini menjadi begitu penting pada saat itu ya. Karena kita tidak memiliki apa-apa kecuali persatuan. Tapi dia menggarisbawahi, andaikata bisa diselenggarakan peringatan kebangkitan nasional ini pada tahun-tahun mendatang, cobalah dievaluasi setiap 10 tahun. Maksudnya tentu, apakah benar mengambil angka 20 Mei itu, artinya lahirnya Boedi Oetomo itu tepat. Itu yang dia mau bicarakan. Dan rupa-rupanya kita lupa, sampai hari ini tetap saja secara tradisional menggunakan istilah itu kan lahirnya Boedi Oetomo. Ini menimbulkan polemik sekarang-sekarang ini. Setelah zaman Reformasi, apa betul?
AS: Kira-kira menurut Bung Karno apa yang layak merupakan lambang kebangkitan nasional?
RH: Itu dia mengkaitkan dengan lahirnya elite Indonesia moderen. Sebelum abad ke 20 perjuangan kita bersifat kedaerahan, bersifat kekuatan fisik tanpa memperhitungkan kekuatan otak. Jadi hanya otot yang dipertaruhkan.
AS: Cara tentaralah, ya?
RH: Tentara. Dan orang lupa, perjuangan fisik dengan menggunakan senjata moderen, itu baru sebatas otot, belum otak. Tapi 1908 senang atau tidak senang itu sudah menggambarkan bahwa otak Gerakan etis itu antara lain dengan warna-warni ereschuld itu memunculkan satu peristiwa besar, yaitu pendidikan bagi semua orang di Hindia. Tanpa pilih bulu. Dan pendidikan itulah sebetulnya yang menyadarkan orang
Keterangan gambar : peringatan Kebangkitan Nasional pertama tanggal 20 Mei 1948

Apakah yang dimaksud dengan Kebangkitan Nasional ?

xKebangkitan Nasional dalam uraian sejarah nasional Indonesia berhubungan erat dengan lahirnya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Hal ini terkait pada peristiwa sejarah dengan munculnya kesepakatan diantara sejumlah mahasiswa kedokteran Bumi Putera pada lembaga pendidikan STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen atau Sekolah untuk pendidikan dokter Bumi Putera) pada tanggal 20 Mei 1908 di Weltevreden Batavia (sekarang Jakarta pusat). Mereka telah mendirikan suatu perhimpunan atau organisasi orang-orang Jawa bernama “Boedi Oetomo” yang akan menjadi inti suatu persatuan umum dimasa yang akan datang. Gagasan para pendiri perhimpunan ini dengan cepatnya memperoleh persetujuan serta pengikut disemua badan pendidikan menengah lainnya bagi kaum Bumi Putera, seperti sekolah pertanian (landbouw school) di Buitenzorg (sekarang Bogor), Sekolah Dokter Hewan (veeartsnij school) ditempat yang sama, Sekolah Kepala Negeri (Hoofdenschool) di Magelang dan Probolinggo, Sekolah malam untuk penduduk (Burger avond School) di Surabaya, Sekolah Pendidikan Guru Bumi Putera di Bandung, Yogyakarta dan Probolinggo.
Para mahasiswa STOVIA ini yang berjumlah 7 orang bernama Soetomo, Soeradji, Goenawan Mangoenkoesomo, Soewarno, Goembreg, Mohammad Saleh dan Soelaeman. Walaupun demikian, berdirinya Boedi Oetomo tidak bisa dilepaskan sama sekali dari nama seorang penganjur utamanya bernama Dr Wahidin Soedirohoesodo. Dr Wahidin memerlukan diri mendatangi para mahasiswa ini sehubungan dengan gagasannya untuk mewujudkan sebuah lembaga beasiswa bagi para pemuda Bumi Putera agar bisa melanjutan studinya dengan baik. Dalam diskusi dua generasi anggota masyarakat kedokteran ini dibicarakanlah hal-hal umum tentang masa depan kebangsaan serta perlunya agen-agen perubahan (agent of changes) untuk memelopori pembangunan kebangsaan. Biar bagaimanapun Boedi Oetomo akhirnya merupakan organisasi pertama yang memunculkan elite Indonesia modern yang menggunakan cara-cara berorganisasi model barat.
Meskipun merupakan organisasi lokal yang pertama berdiri, kelompok mahasiswa STOVIA ini tidak menolak untuk bergabung dengan organisasi Boedi Oetomo lainnya khususnya dengan cabang Yogya. Bahkan dalam penghargaannya kepada pihak yang lebih senior, selanjutnya dalam tatanan organisasi pusat, Boedi Oetomo STOVIA menjadi cabang Weltevreden.
Dalam perkembangannya, Boedi Oetomo mampu berkembang pesat sebagai organisasi berbasis kebudayaan terutama setelah kongresnya yang pertama pada tanggal 3-5 Oktober 1908 di gedung Mataram Yogyakarta. Sehingga mampu menapak lebih lanjut sejalan dengan perubahan-perubahan dalam negeri maupun perubahan global saat itu. Pada tahun 1917, dalam menyongsong dimunculkannya Dewan Rakyat atau Volksraad, Boedi Oetomo berubah menjadi Partai Politik. Namun, Boedi Oetomo pasca kongres pertamanya itu bukanlah organisasi yang sejalan dengan pikiran para pendirinya. Ini terlihat dari kuatnya dominasi kaum ningrat dan ikut campurnya hegemoni Kolonial. Bukan hal aneh Boedi Oetomo kemudian menjadi partai Co (Koperatif) yang bekerja sama dengan Kolonial dan pada menjelang perang dunia ke II, bergabung dengan organisasi lain membentuk Parindra (Partai Indonesia Raya) yang jelas-jelas berada dipihak politik Kolonial, meskipun bercita-cita kemerdekaan juga.
Diluar negeri kebanyakan agen perubahan sebuah tatanan sosial-budaya kebangsaan adalah dari kalangan profesi hukum. Tapi di Indonesia, tidak saja dalam perintisan kemerdekaan 1908 - 1945, tapi juga dalam mempertahankan kemerdekaan 1945 – 1949, mereka banyak dari kalangan Kedokteran. Tersebut sejumlah nama yang aktif dalam perjuangan militer maupun perjuangan diplomasi, seperti Dr A.K Gani, Dr Leimena, Dr Soedarsono, Dr Halim, Dr Abdurachman Saleh, Dr Tjoa Sek Ien, Dr Kariadi, Dr Darma Setiawan, Dr Bahdar Djohan, Prof Dr Mochtar, Dr Muwardi, Dr Rajiman Wediodiningrat, Mahasiswa Subianto Djojohadikusumo, Suroto Kunto, Daan Jahja, Taswin, Dr Soejono Judodibroto, Eri Sudewo dan masih banyak lagi.
Demikian pula pada seratus tahun yang lalu, pada awal Abad ke XX, bukanlah sebuah kebetulan telah terjadi sebuah langkah baru untuk memberi makna pada perjuangan kebangsaan itu. Tersebut nama-nama Dr Cipto Mangunkusumo, Dr Sitanala, Dr Laoh, Dr Latumeten, Dr Abdul Rivai, Dr Tehupeiory kakak beradik, dll. Termasuk dalam lingkungan ini adalah para mahasiswa STOVIA yang tidak sempat mengahiri studinya seperti Suardi Surjaningrat, Tirto Adhisurjo dan Abdul Muis. Karena aktifitasnya berlebihan diluar pendidikan, ketiganya kemudian mengabdikan dirinya pada bidang lain yang tidak kalah pentingnya dalam kemajuan bangsa. Suardi kemudian menjadi tokoh pendidikan dan mendirikan Taman Siswa, Tirto Adhisurjo menjadi tokoh pers dan pendiri Sarikat Dagang Islam, Abdul Muis adalah tokoh politik kebanggaan Sarikat Islam dan anggota Volksraad. Salah seorang tokoh Sarikat Islam lainnya jebolan sekolah dokter NIAS (Nederlands Indisch Art School) di Surabaya adalah Karto Suwirjo. Ketika pada tahun 1927 STOVIA ditutup dan kegiatan pendidikan dokter beralih kepada GH (Geneeskundig Hoogeschool) atau sekolah dokter tinggi, maka sejumlah mahasiswa kedokteran yang tidak mungkin melanjutkan diri, ditawarkan melanjutkan ke bidang pendidikan lain. Sejumlah dari mereka kemudian menjadi ahli hukum. Diantaranya terdapat nama Mohamad Roem, Assaat dan Sudiman Kartohadikusumo. Roem kemudian terkenal sebagai perunding kondang dengan Belanda dan pernah menjabat menteri dalam beberapa kali kabinet RI serta menjadi Komisaris Agung saat RIS. Asaat pernah menjadi ketua KNIP (parlemen RI) dan terahir Presiden RI (anggota federal) dalam periode RIS. Sudiman adalah tokoh aktif pendiri sekolah hukum dan fakultas hukum Universitas Indonesia. Ketiganya memiliki kesamaan pandangan hidup karena ikut aktif pada kongres pemuda ke II di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 yang terkenal dengan Sumpah Pemudanya. Dalam periode Sumpah Pemuda, 1928 sejumlah mahasiswa STOVIA ikut berperan aktif. Selain AK Gani dan Lemeina yang sudah disebut diatas terdapat sejumlah mahasiswa STOVIA lainnya seperti Abu Hanifah, Sukiman, Sarwono, dll. Adalah Satiman Wirjosandjojo kakak Sukiman pada tahun 1915 mendirikan Tri Koro Dharmo (Tiga tujuan Mulia) yang kemudian menjadi Jong Java. Saat pendiriannya itu 50 orang mahasiswa STOVIA langsung menjadi anggota. Jong Java merupakan kekuatan politik pemuda yang nyata dan amat berpengaruh dalam kongres pemuda ke II. Setelah kongres, Jong Java bersama organisasi lainnya berfusi menjadi satu dimana pada tahun 1930 muncullah organisasi Indonesia Muda. Dalam kegiatan selanjutnya Indonesia Muda merupakan wadah pemuda kebangsaan Indonesia yang bersatu
Lalu apa hubungan para agen perubahan ini dengan STOVIA ?. Rupanya sistim pendidikan sejak dokter Jawa (1851) sampai STOVIA (1902) kiprah profesi kedokteran di Indonesia amat melekat dengan masyarakat. Dalam menjalankan profesinya itulah segala keluh kesah bangsa terjajah mampu diserap, dipahami dan merupakan pendorong kuat untuk memikirkan gerakan politik emansipasi. Sejalan dengan maraknya Politik Etis, Pihak Kolonial sendiri sebenarnya melakukan pendidikan barat buat kaum Pri Bumi dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan gerakan politik asosiasi, unifikasi dan asimilasi. Tapi hal tersebut amat sulit tercapai karena sesungguhnya para pelaku Kolonial termasuk para pelaku Pemerintahan Dalam Negeri (Binelandsch Bestuur) yang bangsa Eropah maupun bangsa Pri Bumi menjalankan politik pilih kasih atau tebang pilih bercirikan faham Feodal, serta kerap bercirikan pula politik warna kulit (apartheid). Akibatnya rakyat amat jauh dengan para pemimpinya yang alat Belanda itu. Dan para mahasiswa atau dokter Pri Bumi inilah yang terkait langsung sebagai pemimpin yang mencuat muncul (emergent) dan dibutuhi bangsa Indonesia yang sedang bangkit.
Perlu juga disadari bahwa para guru-guru STOVIA merupakan orang-orang akademisi yang mencintai kebebasan dan kebenaran. Paham-paham liberalisme sebagai warisan Revolusi Perancis bukan tidak mungkin menjadi bahan diskusi sehari-hari yang bisa saja disampaikan pada para murid. Salah satu peristiwa terkenal di STOVIA adalah saat Soetomo akan dihukum karena sikap dan tindakan yang dianggap radikal. Ternyata dia dibela Prof Dr FH Roll, guru besar STOVIA yang berpikran maju. Salah satu kata-kata yang disampaikan dalam sidang para guru untuk pertimbangan nasib Soetomo adalah “ Apakah diantara tuan-tuan yang hadir disini tidak ada yang lebih merah dari Soetomo waktu tuan-tuan berumur 18 tahun ?”. Isilah merah maksudnya tindakan radikal yang merupakan ciri dari Revolusi Komunis di Rusia.
Disarikan dari Buku Kecil yang akan diterbitkan berkenaan dengan PERINGATAN 100 TH KEBANGKITAN NASIONAL, yang diprakarsa oleh PERHIMPUNAN SEJARAH KEDOKTERAN INDONESIA.

Lima Periode Kesederhaan Fatmawati

Pada bidang putih, seukuran meja pingpong yang berdiri tegak, foto reproduksi keluarga presiden pertama RI, Soekarno, terpajang. Yang menarik perhatian, di sebelah foto besar itu terdapat kata-kata dengan huruf warna merah berbunyi: O, Fatma, jang menjinarkan tjahja. Terangilah selaloe djalan djiwakoe, soepaja sampai dibahagia raja. Dalam swarganya tjinta-kasihmoe....Itulah penggalan kalimat rayuan Bung Karno kepada Fatmawati yang tertulis dalam sebuah surat cinta pada 11 September 1941. Fragmen ini menjadi bagian menarik “Pagelaran Foto Film Dokumenter dan Benda Kenangan Fatmawati Soekarno”, yang digelar di Jogja Gallery, Jalan Pekapalan, Alun-alun Utara Yogyakarta, 14-21 April 2008. Sebanyak 124 koleksi foto terpajang rapi di ruang pamer, mulai lantai pertama hingga lantai kedua.Selain foto, diputar pula dua film dokumenter berjudul Bu Fat dalam Kenangan dan Tjinta Fatma, yang merupakan karya dokudrama. Tjinta Fatma mengisahkan masa-masa muda Fatmawati di Bengkulu, kisah percintaan dan pernikahannya dengan Bung Karno, hingga perannya dalam proklamasi kemerdekaan. Pameran ini merupakan rangkaian kegiatan mengenang 85 tahun Fatmawati Soekarno, yang digagas Yayasan Bung Karno sekaligus memperingati Hari Kartini yang jatuh pada bulan April.Kegiatan pertama dilaksanakan pada Februari dan Maret lalu di Jakarta, kemudian di Bengkulu, tanah kelahiran Fatmawati, dan mulai Maret lampau di Yogyakarta melalui kegiatan sosial. Melalui pameran ini, figur fatmawati muncul kembali. Sosok Fatmawati terlihat pada berbagai masa, peristiwa, dan lokasi yang beragam.Benang merah dari seluruh foto yang tampil sepertinya berupaya menunjukkan potret keseharian Fatmawati yang sederhana dan rileks, jauh dari ingar-bingar kemewahan layaknya first lady negara lain. Fatmawati, oleh keluarga, kerabat, dan kawan dekatnya, dikenal luwes bergaul, peramah, dan riang. “Banyak hal yang bisa saya pelajari dari Ibu. Buat saya, dia guru saya,” kata Guruh Soekarnoputra, Ketua Yayasan Bung Karno, ketika membuka pameran.Seluruh foto dalam pameran ini dikumpulkan dan diseleksi Yayasan Bung Karno dan Yayasan Fatmawati. Sumbernya dari koleksi keluarga, yayasan, media cetak, dan pribadi. Foto-foto itu dipajang menurut periode hidup Fatmawati, yakni periode Bengkulu, periode pendudukan Jepang, periode Yogyakarta, periode Istana Merdeka, dan periode Sriwijaya. Periode Bengkulu menampilkan masa muda Fatmawati, yang pada usia empat tahun pernah diramalkan akan mendapat jodoh orang yang kedudukannya tertinggi di negeri ini.Periode pendudukan Jepang mengisahkan Fatmawati, yang setelah menikah dengan Bung Karno, hijrah ke Jakarta. Periode ini termasuk masa-masa lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945, Fatmawati menjahit bendera pusaka Merah-Putih pada 1944, hingga proklamasi 17 Agustus 1945. Fatmawati terekam dalam empat bingkai foto hasil bidikan fotografer Frans Mendur selama detik-detik proklamasi.Pada periode Yogyakarta, ketika muncul gejolak revolusi kemerdekaan, berbagai kericuhan, masalah kenegaraan, dan pemberontakan di dalam republik, sehingga ibu kota RI dipindahkan ke Yogyakarta, Fatmawati berhasil membangun tradisi rumah tangga kepresidenan. Fokus paling besar pameran sepertinya berada pada periode ini. Pada periode ini, terdapat foto-foto Fatmawati ketika tinggal di Istana Gedung Agung.Satu di antaranya memperlihatkan Fatmawati ketika mencuci pakaian keluarga di Kali Code, Yogyakarta. Ia juga sering membersihkan dan memangkas rumput di halaman istana. Menurut Guruh, pada masa-masa inilah, banyak kenangan manis yang terekam. “Jakarta memang kota proklamasi, tapi Yogyakarta adalah kota untuk mempertahankan proklamasi,” katanya.Setelah pusat pemerintahan kembali ke Jakarta, dalam pameran ini digolongkan dalam periode Istana Merdeka, foto-foto yang tampil menunjukkan kegiatan Fatmawati mendampingi suaminya dalam kegiatan kenegaraan. Ketika itulah Fatmawati mendapat pengalaman melakukan perjalanan kenegaraan ke luar negeri. Perjalanan ke India, Pakistan, dan Burma menjadi rangkaian kunjungannya yang perdana.Periode Sriwijaya menampilkan potret Fatmawati sehari-hari di rumahnya di Jalan Sriwijaya. Jauh dari ikatan protokoler, dari tempat tinggalnya Fatmawati banyak menggelar kegiatan sosial. Ia juga tak pernah melupakan untuk mengasuh dan membesarkan lima putra-putrinya, yang pada saat itu mulai tumbuh dewasa. Keseharian yang penuh keakraban dengan keluarga hampir dapat dijumpai di sebagian besar koleksi foto.Melalui pameran ini, Yayasan Bung Karno ingin lebih mengenalkan sosok Fatmawati, yang tak berbeda dari kaum wanita biasa lainnya. Sebagai penghormatan, Fatmawati telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Namanya pun dipakai sebagai nama Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta Selatan dan Bandara Fatmawati Soekarno di kota kelahirannya.
Foto : Dari undangan pagelaran diatas.
Oleh : Sigit Indra (Yogyakarta)
Seni, Gatra Nomor 24 Beredar Kamis, 24 April 2008

In Memoriam: Jusuf Ronodipuro

Sepuluh jam setelah mantan Presiden Soeharto meninggal dunia menyusul pula Jusuf Ronodipuro (88), pemimpin prominen Radio Republik Indonesia (RRI) pada jam-jam pertama revolusi. Bila pers luar negeri memberitakan Soeharto menderita multiple organ failure maka Jusuf tutup usia pada pukul 23.20 tanggal 27 Januari 2008 setelah paru-paru, jantung, dan ginjalnya tidak lagi berfungsi. Jika Soeharto dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin siang, maka Jusuf pada hari yang sama dikebumikan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Jusuf, setelah tamat sekolah menengah AMS-B di Batavia di zaman kolonial, bekerja untuk satu perusahaan dagang Belanda (juga pernah bekerja di General Motor). Di zaman Jepang dia pada mulanya bekerja di Pusat Kebudayaan (Keimin Bunka Sidoosho) di bagian Seni Lukis dan di sana mengenal pelukis Affandi, Sudjojono, Agus Djaya, dan Oto Djaya. Kemudian dia pindah bekerja di Hooso Kyoku, stasiun radio Jakarta.
Setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 berita itu dilarang disiarkan oleh badan sensor Nippon Gun Kenetsu Han. Surat kabar Asia Raja di mana saya bekerja tidak dapat menyiarkannya. Tapi, berkat usaha beberapa pemuda nasionalis, seperti, Sjahruddin, wartawan Domai - Indonesia (kemudian Antara), Bachtar Lubis (kemudian Mayor TNI Kepala Penerangan Angkatan Darat) dan Jusuf Ronodipuro, maka teks proklamasi itu "diselundupkan" ke dalam news room Hooso Kyoku, lalu di saat Sodookan (pengawas) Nippon tidak awas dibacakan di depan corong radio oleh Jusuf dan dengan begitu tersiar ke khalayak ramai. Akibat perbuatan nekad itu, Jusuf dan Bachtar berurusan dengan polisi rahasia Jepang Kenpeitai dan "dipermak" oleh algojo-algojo Nippon itu.
Pada 11 September RRI didirikan dengan resmi dan mula-mula Dr Abdurachman saleh, kemudian Jusuf menjadi Kepala RRI Jakarta sampai 21 Juli 1947, tatkala Belanda melancarkan aksi militernya yang pertama terhadap Republik dan menguasai sepenuhnya stasiun radio Jakarta. Ketika berlangsung perundingan antara delegasi RI dengan delegasi Belanda di bawah supervisi PBB melalui Komisi Tiga Negara (KTN), maka Jusuf bertugas sebagai liaison-officer dari delegasi Indonesia dan konkretnya sebagai asisten Mr Soedjono yang menjabat sebagai Sekjen Delegasi Indonesia. Menjelang pecahnya aksi militer Belanda kedua 19 Desember 1948, Jusuf Ronodipuro mengalami saat-saat yang tegang.Wapres Hatta mengirimkan aide memoire kepada delegasi Belanda untuk meminta agar perundingan yang telah macet dapat dibuka kembali. Padal 16 Desember, Jusuf bersama Merla Cochran, wakil Amerika dan Ketua KTN PBB terbang ke Yogya membawa reaksi Belanda yang berpendirian tidak ada gunanya meneruskan perundingan, kecuali bila pemerintah Indonesia segera menerima usul-usul Belanda. Jawaban itu harus diberikan oleh Republik selambat-lambatnya pukul 10.00 waktu Jakarta tanggal 18 Desember. Pada pukul 21.00 tanggal 18 Desember Jusuf menerima telepon dari Istana Rijswijk. Dia diminta mengambil sepucuk surat yang dialamatkan kepada delegasi Indonesia. Surat itu dibawanya ke rumah Mr Soedjono. Mereka terkejut sekali membaca isinya. Sebab di situ Belanda menyatakan bahwa "mulai pukul 00.00 tanggal 19 Desember 1948 tiada lagi terikat kepada ketentuan-ketentuan gencatan senjata". Jusuf diinstruksikan segera mengawatkan isi surat Belanda tersebut kepada Wapres Hatta di Yogyakarta. Tetapi, operator telegram tidak dapat mengirimkannya, karena semua komunikasi dengan Yogya telah diputuskan atas perintah Istana Belanda. Saat itu sudah pukul 22.00, tinggal dua jam lagi menjelang deadline ultimatum Belanda. Tanpa pikir panjang, Jusuf naik jip tancap gas menuju Hotel des Indes, tempat menginap Merle Cochran. Setelah pintu diketuk Cochran muncul mengenakan piyama. Setelah Jusuf memberitahukan kesulitannya mengirim telegram ke Yogya, Cochran berkata dengan marah damn it, kit harus ke Yogya sekarang". Ketika Cochran dan Jusuf tiba di Kemayoran awak pesawat terbang Amerika melaporkan bahwa pesawat itu tidak mendapat izin meninggalkan landasan terbang. Cochran marah sekali mendengar berita itu. Jusuf kembali ke rumah Mr Soedjono, tapi sebelumnya dia singgah di rumah Prof Supomo di Jalau Riau. Supomo terkejut membaca isi surat delegasi Belanda. Waktu telah lewat tengah malam. Supomo dan Jusuf pergi ke rumah Soedjono dan kemudian mereka menyusun isi telegram dan laporan untuk dikirimkan kepada Dr Sudarsono dan Mr Alex Maramis di New Delhi melalui Konsul Jenderal India di Jakarta.
Pada Minggu, 19 Desember pukul 06.00, Radio Batavia menyiarkan pidato Wakil Mahkota Agung Dr Beel yang menyatakan telah dimulai aksi militer di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Republik. Jusuf Ronodipuro melukiskan pengalamannya pada 18 Desember 1948 itu dengan kata-kata, "Republik telah diserang tanpa pemberitahuan".
Itulah kisah pengalaman Jusuf 60 tahun yang lalu. Setelah bekerja sebagai pegawai di Kementerian Penerangan, dia kemudian pindah menjadi diplomat. Ia menjabat sebagai Atase Penerangan pada KBRI di London, ketika BM Diah menjadi dubes. Ia pindah ke New York menjadi anggota perwakilan Indonesia di PBB ketika dubesnya Soekardjo Wirjopranoto. Dari sana dia menjadi Minister-Councillor pada KBRI di Manila. Sekembalinya di Jakarta pada awal 1970-an Jusuf diangkat sebagai Sekjen Departemen Penerangan. Sesudah itu dia diangkat menjadi Duta Besar RI di Argentina. Setelah pensiun, Jusuf aktif di Dewan Harian Angkatan 45 yang bermarkas di Jalan Menteng 31, Cikini Raya, Jakarta. Dia jadi Sekretaris ketika Angkatan 45 dipimpin mantan KSAD Jenderal Surono. Jusuf Ronodipuro adalah teman sebaya yang terakhir meninggalkan saya. Seratus hari yang lalu teman saya yang lain Soedarpo Sastrosatomo, tutup usia. Jusuf adalah insan yang baik, the good guy, santun, berprofil rendah, dan bertutur moderat. Namun, kadang-kadang dia membukakan hatinya lalu bercerita kepada saya. Pada suatu hari dia mendampingi Jenderal Surono sebagai Sekretaris Dewan Harian Angkatan 45, mengunjungi Presiden Soeharto untuk meminta persetujuan mengenai desain mata uang dari emas yang hendak dibuat memperingati HUT ke-50 RI. Pada desain gambar itu terlukis kepala dua presiden, yakni Soekarno dan Soeharto. Setelah dilihat oleh Soeharto komentarnya hanyalah "kenapa dua, Satu saja cukup". Sebagai orang Jawa tentu Surono paham apa maksudnya. Lalu ditanyakan bagaimanakah baiknya gambar bapak presiden itu? Soeharto menjawab, "itu lho, seperti gambar yang ada di uang kertas itu". Maksudnya, gambar Soeharto di tengah rakyat yang duduk di depannya. Jusuf ternganga mendengar keterangan Soeharto itu yang menunjukkan sekali bagaimana wataknya. Jusuf mau ngomong, tapi kakinya diinjak oleh Surono. Hssstt, diam bae. "Selamat jalan temanku, Ucup."
Oleh Rosihan Anwar

Penulis adalah wartawan senior